SAMARINDA – Seno Aji, Wakil Ketua DPRD Kaltim, menyoroti sejumlah OPD yang progres serapan anggarannya rendah di Pemprov Kaltim. Hal itu terungkap setelah Akmal Malik, Pj Gubernur Kaltim, melakukan evaluasi kinerja OPD beberapa waktu lalu.
Merespon hal tersebut, Seno Aji mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat menjadwalkan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah OPD yang memiliki serapan anggaran rendah.
Hal ini dilakukan untuk memastikan pembayaran kepada pihak kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan mereka.
“Kami akan rapat koordinasi dalam waktu dekat. Sebelum reses dua minggu lalu, kami sudah rapat koordinasi dengan pimpinan OPD. Kami minta mereka segera menyelesaikan pembayaran ke kontraktor,” kata Seno Aji, Kamis (2/11/2023).
Dirinya memaparkan rapat koordinasi ini nantinya bertujuan untuk mengawasi kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dianggarkan.
Ia berharap tidak ada lagi OPD yang menunda-nunda pembayaran ke kontraktor.
“Kami tidak mau ada OPD yang menunggak pembayaran ke kontraktor. Ini kan bisa berdampak pada kualitas pekerjaan dan pelayanan publik. Kami juga tidak mau ada anggaran yang menjadi Silpa karena tidak terserap,” tegasnya.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim ditekankan untuk melakukan percepatan pembayaran kepada pihak ketiga yang telah rampung pekerjaannya, agar tak menumpuk di penghujung tahun.
Hal ini agar anggaran tiap OPD terserap lebih cepat dan tidak lagi mendapat rapor merah.
“Saya yakin OPD bisa bekerja lebih baik dan lebih cepat. BPKAD sudah setuju untuk membantu mereka dalam hal pembayaran. Semoga ini baik-baik saja dalam waktu dekat ini sudah bisa meningkat,” tegasnya. (adv)
