TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, berharap pemerintah pusat menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Menurutnya, penetapan tersebut diharapkan dapat memperkuat dukungan penanganan kebakaran yang semakin meluas di sejumlah wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).
Pemerintah Provinsi Kaltim sebelumnya telah berkoordinasi dengan sejumlah pemerintah kabupaten dan kota untuk mempersiapkan anggaran penanganan karhutla. Menanggapi langkah tersebut, Aulia menyebut penanganan kebakaran di Kukar sejauh ini terus dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Pemkab Kukar sendiri telah menyiapkan target penanganan untuk titik api yang dapat dijangkau petugas. Upaya tersebut dilakukan agar kebakaran tidak berlangsung lama dan meluas ke kawasan lain.
“Kita mengikuti saja apa yang direncanakan. Dan memang kalau kita di Kutai Kartanegara sendiri, kita sudah punya program memang api itu kita berharap tidak lebih dari 1 kali 24 jam untuk api-api yang bisa kita jangkau,” ucap Aulia, Minggu (25/10/2026).
Meski demikian, proses pemadaman masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Selain keterbatasan sumber air, akses menuju beberapa titik kebakaran juga sulit dijangkau oleh personel maupun peralatan yang tersedia.
“Memang kendala kita ada beberapa titik yang tidak bisa dijangkau oleh equipment dan sumber daya manusia kita,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat dukungan tambahan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dinilai diperlukan. Salah satu bantuan yang diharapkan ialah helikopter untuk melakukan pemadaman melalui metode water bombing, terutama di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Aulia mencontohkan kondisi di Kecamatan Muara Kaman yang membutuhkan penanganan dengan dukungan sarana udara. Untuk itu, Pemkab Kukar telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna meminta bantuan helikopter.
“Contohnya misalnya yang terjadi di Muara Kaman, sehingga kami berkoordinasi dengan BNPB untuk meminta helikopter atau pemadaman dengan menggunakan sarana helikopter penyiramannya, itu bisa dilakukan di sana,” ujarnya.
Di tengah berbagai kendala tersebut, Aulia mengapresiasi kesiapsiagaan petugas Damkar dan BPBD Kukar yang terus melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya, respons cepat para petugas menjadi bagian penting dalam menghadapi banyaknya titik api yang harus dipadamkan.
“Kami sangat salut dengan perangkat kami, Damkar dan BPBD kami, itu sangat sigap dalam melakukan proses penanganan-penanganan terhadap Karhutla,” tuturnya.
Aulia kembali menekankan pentingnya dukungan lebih besar untuk menangani karhutla, terutama di wilayah yang membutuhkan upaya ekstra karena keterbatasan akses dan sumber daya. Ia berharap penetapan status bencana nasional dapat mendorong penanganan yang lebih intensif dan terkoordinasi.
“Nah, memang di beberapa titik yang kami ketahui itu memang membutuhkan effort yang lebih dan mudah-mudahan ya dengan proses ditetapkannya sebagai bencana nasional, ini penanganannya bisa lebih, lebih masif lagi,” pungkasnya. (Adv/Hae)
