TENGGARONG – Gangguan pasokan listrik yang kerap terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi perhatian pemerintah daerah. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulut tambang sebagai salah satu solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat.
Aulia mengatakan, pemerintah daerah telah berkomunikasi dengan PT PLN untuk mengetahui berbagai kendala yang menyebabkan pemadaman listrik. Meski operasional kelistrikan berada di bawah kewenangan PLN, Pemkab Kukar tetap berupaya memperjuangkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan listrik yang memadai.
“Sebagai pemerintah daerah yang ingin memperjuangkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, kami sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak PLN terkait kendala-kendala yang mereka alami dalam proses pemadaman ini,” ucap Aulia, Jumat (30/10/2026).
Menurutnya, persoalan kelistrikan tidak hanya berkaitan dengan gangguan operasional, tetapi juga perlu dilihat dari ketersediaan daya. Karena itu, pembangunan PLTU mulut tambang di Kukar didorong untuk memperkuat pasokan listrik dalam jangka panjang.
Usulan pembangunan tersebut bahkan telah disampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), khususnya bidang kelistrikan.
Aulia menilai, kondisi Kukar cukup ironis karena daerah ini merupakan salah satu penghasil batu bara. Namun, masyarakat masih menghadapi persoalan keterbatasan dan gangguan pasokan listrik di tengah aktivitas pengangkutan sumber daya alam tersebut.
“Kami sampaikan kepada Kementerian ESDM bahwa masyarakat Kukar tentu merasakan betapa beratnya ketika setiap hari melihat ponton batu bara melintas di depan mata, sementara di sisi lain kebutuhan listrik masih mengalami kendala,” ujarnya.
Persoalan pemadaman juga dirasakan masyarakat Kecamatan Tabang. Wilayah tersebut disebut kerap mengalami gangguan listrik, meskipun berada di kawasan penghasil batu bara yang memasok kebutuhan PLN, termasuk dari aktivitas pertambangan PT Bayan.
Menurut Aulia, kondisi tersebut menjadi perhatian karena masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan penghasil sumber daya alam juga membutuhkan akses energi listrik yang memadai.
“Bagaimana rasa kemanusiaan kita ketika di lokasi tempat sumber daya alam diambil, justru masyarakatnya sering mengalami pemadaman listrik,” tuturnya.
Aulia menyebut pemerintah kabupaten memiliki keterbatasan kewenangan untuk mengintervensi operasional PLN secara langsung. Karena itu, koordinasi dengan pihak PLN dan pemerintah pusat menjadi langkah yang terus ditempuh.
“Karena itu, koordinasi dengan PLN dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM, akan terus dilakukan,”tegasnya.
Ia berharap berbagai upaya tersebut dapat mendorong perbaikan pasokan listrik sehingga pemadaman tidak terus berulang. (Adv/Hae)
