TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri merespons keluhan masyarakat terkait debu batu bara yang dirasakan warga dan pengguna jalan di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara.
Pemkab Kukar menyiapkan kebijakan untuk memantau kualitas udara di sejumlah titik yang dinilai berpotensi mengalami pencemaran. Langkah tersebut menjadi bagian dari kebijakan yang masuk dalam APBD Perubahan 2026.
Aulia mengatakan pemantauan kualitas udara tidak hanya ditujukan untuk melihat persoalan debu batu bara, tetapi juga asap dan bentuk pencemaran udara lainnya.
“Melalui kebijakan kita di APBD Perubahan ini melihat situasi udara, bukan hanya debu, ada asap dan lain sebagainya. Di beberapa titik potensial, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengambil kebijakan untuk memasang alat untuk melihat pencemaran udara di lingkungan sekitar,” ucap Aulia, Jumat (2/10/2026).
Menurutnya, alat tersebut nantinya digunakan untuk mengukur kondisi kualitas udara di lingkungan yang berdekatan dengan aktivitas yang berpotensi menimbulkan pencemaran.
Hasil pemantauan akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan langkah selanjutnya. Aulia menegaskan, apabila hasil pengukuran menunjukkan kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), pemerintah akan mengambil tindakan sesuai kewenangannya.
“Kita akan ukur dan memang kalau seandainya ini tidak sesuai dengan AMDAL yang sudah disepakati, kita akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu sendiri,” tegasnya.
Keluhan terkait debu batu bara sebelumnya juga disoroti anggota DPRD Kukar Hamdiah. Ia menyebut dampak debu tidak hanya dirasakan masyarakat yang tinggal di sekitar aktivitas perusahaan, tetapi juga pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut.
Menurut Hamdiah, debu dapat beterbangan ketika proses pengisian batu bara ke ponton berlangsung. Kondisi itu dinilai mengganggu pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor.
“Akibat panas dan angin yang berkepanjangan, debu-debu tersebut bertebaran. Tentu persoalan ini harus dicarikan solusi dan antisipasi, baik dari pemerintah maupun pihak perusahaan,” ujar Hamdiah.
Ia menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan kenyamanan masyarakat serta potensi gangguan kesehatan akibat paparan debu yang terjadi berulang. (Adv/Hae)
