TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan tiga strategi untuk memperluas layanan air bersih bagi masyarakat. Langkah ini menjadi salah satu prioritas pemerintahan Bupati Aulia Rahman Basri, khususnya untuk memenuhi kebutuhan warga di wilayah yang belum terjangkau jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan penyediaan air bersih merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal yang wajib dipenuhi pemerintah. Karena itu, pemenuhan kebutuhan dasar tersebut turut menjadi perhatian dalam program Dedikasi Kukar.
Tiga strategi yang disiapkan mencakup optimalisasi pelayanan melalui PDAM, dukungan langsung pemerintah daerah, serta pelibatan masyarakat. Pendekatan terakhir terutama ditujukan bagi kawasan yang belum memungkinkan mendapatkan layanan melalui jaringan PDAM.
“Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan BUMD, yaitu PDAM, dalam pemenuhan air bersih ini menjadi sesuatu yang sangat strategis,” ucap Aulia, Jumat (30/10/2026).
Di sisi lain, cakupan ketersediaan air bersih di Kukar masih menjadi pekerjaan yang perlu diselesaikan. Aulia mengungkapkan, saat ini cakupannya baru berada di kisaran 60 persen dan belum mencapai 70 persen. Tingkat kehilangan air atau non-revenue water (NRW) juga masih tergolong tinggi, yakni sekitar 48 persen.
“Ini merupakan pekerjaan rumah yang harus kita benahi bersama. Dalam pemerintahan kami, hal ini menjadi bagian dari prioritas yang harus dituntaskan,” ujarnya.
Persoalan lainnya terdapat di wilayah Samboja yang memiliki keterbatasan sumber air baku tawar. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu menyiapkan sistem pengolahan tersendiri agar kebutuhan air masyarakat setempat dapat terpenuhi.
“Selama ini, keterbatasan air baku membuat kebutuhan air di wilayah tersebut harus didukung dengan pengambilan air dari Anggana untuk kemudian dibawa ke Samboja,”tuturnya.
Sebagai alternatif penyelesaian, Pemkab Kukar melalui PDAM telah menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk mengolah air menggunakan teknologi membran di Tenggarong.
“Teknologi tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif pengolahan air, termasuk untuk wilayah yang tidak memiliki ketersediaan air tawar dan berpotensi memanfaatkan sumber air asin,”jelasnya.
Aulia mengakui penerapan teknologi membran berpotensi membutuhkan biaya operasional lebih besar. Meski demikian, ia menilai kebutuhan dasar masyarakat tetap harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan solusi penyediaan air bersih.
“Ketika ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat, maka kewajiban kita untuk memenuhinya,” tegasnya. (Adv/Hae)
