TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menaruh perhatian pada potensi dampak perubahan kebijakan subsidi energi terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Penyesuaian subsidi BBM dan listrik dinilai perlu diantisipasi, terutama jika berimbas pada kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan menurunnya daya beli warga.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, kebijakan subsidi energi sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Meski tidak dapat menentukan arah kebijakan tersebut, pemerintah daerah tetap memiliki peran dalam memperhatikan kondisi masyarakat dan mengantisipasi dampak yang mungkin muncul.
“Kewenangannya ada di pemerintah pusat, kami di daerah berupaya menjaga agar dampak lanjutan dari penyesuaian tersebut tidak mengganggu kondisi ekonomi masyarakat,” ujar Aulia, Sabtu (10/10/2026).
Menurut Aulia, stabilitas pemenuhan kebutuhan dasar menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan di tengah perubahan kebijakan energi. Pasalnya, penyesuaian di sektor tersebut berpotensi memengaruhi harga barang serta aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih luas.
Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga agar masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Perhatian juga perlu diberikan terhadap pendapatan warga agar perubahan kebijakan di tingkat nasional tidak semakin memperberat pengeluaran rumah tangga.
“Kami dari Pemkab hanya ingin bagaimana kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi dengan baik, sehingga pendapatan masyarakat dan kondisi ekonomi mereka tetap terjaga,” katanya.
Aulia turut mengingatkan agar masyarakat dengan kondisi ekonomi rentan tidak luput dari perhatian. Kelompok tersebut dinilai perlu mendapat perhatian lebih karena berpotensi merasakan tekanan ekonomi lebih besar ketika terjadi perubahan kebijakan fiskal maupun penyesuaian harga energi.
Di sisi lain, Aulia menilai pengelolaan anggaran pemerintah juga perlu diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi yang nyata. Upaya efisiensi belanja, menurut dia, semestinya tidak berhenti pada pengurangan pengeluaran, tetapi turut mempertimbangkan peluang pembiayaan bagi sektor-sektor yang lebih produktif.
Ia berharap penyesuaian anggaran pada sektor tertentu dapat disertai pengalihan dana ke bidang lain yang mampu memberikan dampak lebih besar bagi masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga pergerakan ekonomi sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan warga.
“Harapannya tentu ketika nanti semisal ada pengurangan anggaran pada satu sektor, setidaknya pembiayaannya dapat diarahkan ke sektor lain yang lebih produktif, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Menurut Aulia, penempatan anggaran berdasarkan kebutuhan dan potensi manfaatnya menjadi penting agar belanja pemerintah dapat berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan efisiensi tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat di Kukar.
“Tentunya kami juga berharap anggaran tersebut tersalurkan ke sektor produktif sehingga menjadi daya dorong bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Adv/Hae)
