SAMARINDA – 21 negara berencana menyetop ekspor hasil pangan pertaniannya ke Indonesia akibat El Nino yang menghantam sejumlah negara di 2023 ini. Padahal Indonesia diketahui masih bergantung pada impor pangan, salah satunya beras.
Merespon hal tersebut, Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim, mengingatkan pentingnya menjaga lahan pertanian agar tidak menjadi korban pengalihan fungsi untuk kepentingan tambang, perumahan, atau lainnya.
“Lahan pertanian di Kaltim harus dilindungi karena merupakan sumber pangan yang strategis bagi masyarakat dan negara,” kata Samsun.
Dirinya mengingatkan Kaltim, agar berjuang menuju kemandirian pangan. Terlebih dengan adanya IKN, Kaltim bakal turut jadi tumpuan penyediaan pangan di Ibu Kota Nusantara.
“Terus kalau kita tidak produksi sendiri mau beli dari mana, jika negara lain mengeluarkan kebijakan larangan ekspor pangan. Kalau generasi petani kita tidak ada, tak ada yang minat bertani, ini tentu menjadi ancaman,” paparnya.
Samsun menegaskan, dalam Perda dan Permen tersebut ada penekanan pada sanksi dan stimulan bagi para pelaku pengalihan fungsi lahan pertanian.
“Kalau lahan pertanian itu di tambang atau di dialihfungsikan, si pengalih fungsi lahan harus mengganti tiga kali lipat,” tegasnya.
“Kemudian, barang siapa yang menjaga lahan pertanian akan mendapatkan insentif. Insentif tersebut berupa sarana produktivitas pertanian, seperti bantuan irigasi yang cukup, dibangunkan embung, dibangunkan jalan wisata, bantuan alat dan mesin pertanian, serta stimulan lainnya,” lanjutnya.
Samsun berharap, dengan adanya Perda dan Permen tersebut, lahan pertanian di Kaltim bisa terjaga dan produktif sehingga dapat mengantisipasi krisis pangan di masa depan.
“Kita harus sadar bahwa pangan adalah kebutuhan pokok setiap manusia. Itu yang tengah dikhawatirkan oleh semua negara di dunia, krisis energi dan krisis pangan,” pungkasnya. (adv)
