SAMARINDA – Tingginya ekspektasi publik terhadap duet kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji mulai memunculkan beragam evaluasi terhadap sejumlah program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Meski dukungan anggaran dinilai besar untuk menopang berbagai program prioritas, realisasi di lapangan disebut belum sepenuhnya berjalan mulus. Salah satu yang paling banyak menjadi sorotan publik ialah program pendidikan Gratispol yang sejak awal digadang-gadang menjadi andalan pemerintahan Rudy-Seno.
Mantan anggota DPRD Kaltim periode 2014–2019, Zain Taufiq Nurrohman, menilai masyarakat perlu melihat kinerja pemerintah secara lebih proporsional, terutama karena target program yang dibawa pasangan tersebut memang sangat ambisius sejak tahun pertama.
“Tentunya program Pak Gubernur dan Wagub Kaltim di tahun pertama ini kami pikir ditaksir terlalu tinggi, termasuk program unggulannya Gratispol,” ujar Zain.
Menurutnya, program beasiswa Gratispol bukan kebijakan sederhana yang bisa langsung berjalan sempurna dalam waktu singkat. Ia menyebut kompleksitas program sangat besar karena menyangkut ribuan mahasiswa, banyak perguruan tinggi, hingga proses administrasi dan distribusi anggaran dalam jumlah jumbo.
“Program sebesar ini tentu tidak mudah. Dengan cakupan mahasiswa yang banyak, perguruan tinggi yang beragam, serta anggaran yang besar, jika ada kekurangan maupun kendala dalam tahun pertama, menurut kami itu hal yang wajar,” katanya.
Zain menjelaskan, pemerintah daerah saat ini masih berada dalam fase penyesuaian sistem dan pola birokrasi baru. Karena itu, berbagai keluhan masyarakat terkait teknis pelaksanaan menurutnya harus dijadikan bahan evaluasi, bukan langsung dianggap sebagai kegagalan program.
Ia juga menilai, tekanan publik terhadap pemerintahan Rudy-Seno cukup tinggi karena masyarakat berharap perubahan cepat sejak awal masa jabatan. Di sisi lain, realisasi kebijakan skala besar membutuhkan proses bertahap agar bisa berjalan stabil dan tepat sasaran.
Meski memberi sejumlah catatan kritis, Zain tetap optimistis program-program unggulan Pemprov Kaltim dapat mengalami penyempurnaan pada tahun-tahun berikutnya.
“Kelak pasti akan ada proses penyempurnaan yang bisa lebih baik lagi, terutama pada tahun kedua dan tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.
Program Gratispol sendiri belakangan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Selain dipuji karena membuka akses pendidikan tinggi lebih luas, program tersebut juga menuai kritik akibat persoalan teknis penyaluran dan administrasi yang dinilai masih membingungkan sebagian mahasiswa. (*)
