SAMARINDA – Program beasiswa Gratispol yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, terus menjadi sorotan publik. Di tengah antusiasme besar masyarakat terhadap bantuan pendidikan gratis tersebut, berbagai kendala teknis di lapangan mulai memunculkan kritik, terutama terkait syarat administrasi dan proses penyaluran.
Menanggapi polemik yang berkembang, Tenaga Ahli Gubernur Kaltim, Rusman Yaqub, menegaskan bahwa program Gratispol tidak boleh dipandang hanya dari sisi persoalan teknis semata. Ia menilai tujuan utama program tersebut jauh lebih penting, yakni membuka akses pendidikan tinggi seluas-luasnya bagi masyarakat Kaltim.
“Yang kami amati dan lihat di kalangan masyarakat adalah perdebatan teknis. Jadi mari kita lihat esensinya, tujuan utama Gratispol ini sangat bagus dan final. Semua publik sangat menghendaki adanya program ini,” ujar Rusman.
Mantan anggota DPRD Kaltim itu juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam implementasi di lapangan. Namun menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal wajar dalam pelaksanaan kebijakan publik berskala besar.
Rusman memastikan Pemerintah Provinsi Kaltim terbuka terhadap berbagai kritik dan masukan masyarakat, termasuk soal batas usia penerima maupun kerumitan dokumen administrasi yang dikeluhkan sebagian mahasiswa.
“Semua itu dinamis, tidak ada yang instan seperti bim salabim atau semudah membalikkan telapak tangan. Program ini akan terus berubah ke arah yang lebih baik. Kami bersama Pak Gubernur siap menerima koreksi,” katanya.
Di tengah polemik tersebut, realisasi anggaran program Gratispol terus berjalan. Kepala Biro Kesra Pemprov Kaltim, Dasmiah, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan Maret 2026, pencairan dana telah dilakukan dalam dua tahap.
Pada tahap kedua yang dicairkan 17 Maret 2026, sebanyak 27.548 mahasiswa dari 51 perguruan tinggi menerima bantuan dengan total anggaran mencapai Rp117,55 miliar. Jika digabungkan dengan tahap pertama pada Februari lalu, total dana yang telah disalurkan mencapai Rp220,65 miliar untuk 48.676 mahasiswa.
Pemprov Kaltim bahkan menargetkan program ini mampu menjangkau 158.981 mahasiswa sepanjang 2026 dengan total alokasi anggaran mencapai Rp1,377 triliun.
Sementara itu, Rudy Mas’ud menegaskan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah meski membutuhkan anggaran besar.
“Pendidikan adalah investasi masa depan. Kami ingin lebih banyak anak-anak Kaltim bisa berkuliah tanpa kendala biaya,” tegas Rudy.
Program Gratispol sendiri kini menjadi salah satu program paling disorot di Kaltim. Di satu sisi dipuji sebagai langkah progresif membuka akses pendidikan, namun di sisi lain juga menjadi ujian besar bagi pemerintah daerah untuk memastikan penyalurannya benar-benar tepat sasaran dan tidak membingungkan masyarakat. (*)
