TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama DPRD Kukar menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 melalui rapat paripurna laporan Badan Anggaran (Banggar), Rabu (30/9/2026).
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan penetapan APBD Perubahan 2026 dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan daerah, regulasi terbaru, serta perhitungan terhadap pendapatan dan belanja daerah.
“Menyesuaikan beberapa perkembangan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, regulasi-regulasi terbaru, perhitungan yang cermat terhadap pendapatan, efisiensi terhadap pengeluaran atau belanja, dan itu kita rumuskan dalam bentuk anggaran perubahan tahun 2026,” ucap Aulia.
Ia menjelaskan secara nominal, APBD Perubahan 2026 terlihat lebih besar dibandingkan APBD murni 2026. Namun, angka tersebut dipengaruhi oleh pencatatan pinjaman Bankaltimtara sebesar Rp820 miliar.
“Di perubahan ini kami menatausahakan pinjaman di Bank Kaltimtara sebesar Rp820 miliar yang sudah kita bayarkan, yang sudah kita laksanakan sebelumnya,” ujarnya.
Menurut Aulia, berdasarkan hasil konsultasi dengan pihak terkait, nilai pinjaman tersebut harus dicatat sebagai bagian dari pendapatan. Selanjutnya, pengeluaran untuk pembelanjaannya juga dicatat dalam APBD.
“Riilnya, APBD kita itu turun sekitar Rp100 miliar daripada anggaran murni sebenarnya realnya cuma Rp7,1 triliun, ditambah dengan hutang itu menjadi Rp7,9 triliun,” jelasnya.
Dengan demikian, angka Rp7,9 triliun dalam APBD Perubahan 2026 tidak sepenuhnya mencerminkan kenaikan anggaran daerah, karena di dalamnya terdapat pencatatan pinjaman Rp820 miliar yang sebelumnya telah dilaksanakan.
Aulia berharap seluruh perangkat daerah dapat segera mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan. Ia juga menekankan pentingnya percepatan eksekusi anggaran agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.
“Harapan kita mudah-mudahan dengan sudah ditetapkannya APBD perubahan ini, kita sudah bisa melakukan eksekusi-eksekusi cepat di lapangan, sehingga proses pembangunan ini bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara,” pungkasnya. (Adv/Hae)
