SAMARINDA – Beberapa waktu lalu, Akmal Malik, Pj Gubernur Kaltim, melakukan evaluasi kinerja ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Kaltim. Dalam agenda itu, banyak ditemukan OPD yang serapan anggarannya di bawah 50 persen.
Alhasil Akmal Malik memberikan rapor merah ke OPD dengan serapan anggaran rendah.
Merespon hal tersebut, Ananda Emira Moeis, Anggota DPRD Kaltim, mendukung tindakan tegas Pj Gubernur Kaltim ke OPD yang bekerja kurang maksimal.
“Saya setuju Pj Gubernur kasih rapot merah, apalagi kalau realisasinya masih di bawah 50 persen,” kata Ananda Emira Moeis, Senin (1/11/2023).
Ananda Moeis juga mengingatkan bahwa APBD Kaltim tahun 2023 mencapai angka fantastis sebesar Rp 25,32 triliun. Ini seharusnya menjadi motivasi bagi seluruh OPD di Kaltim untuk menggenjot kinerja lebih maksimal lagi.
“Digenjot lah kinerjanya, apalagi APBD Kaltim kan meningkat jadi Rp 25,32 triliun. Itu angka luar biasa loh bagi Kaltim,” ujarnya.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim ini menambahkan bahwa anggaran besar harus dimanfaatkan dengan maksimal untuk pelayanan kepada masyarakat.
Dia berharap pemerintah bisa melihat bahwa kehadiran APBD itu sangat penting untuk menunjang dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Dimaksimalkan lagi penggunaan anggaran di OPD itu. Sayang pemasukan anggaran kita sudah besar, masa realisasinya tidak tercapai, kan sayang, ayolah, dimaksimalkan kerjanya. Ayo lebih kerja keras dan ikhlas biar lebih maksimal,” tegasnya. (adv)
