TENGGARONG – Kecerdasan buatan (AI) adalah teknologi yang dapat membantu pemerintah dalam berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengendalian pembangunan. Namun, untuk dapat memanfaatkan AI secara optimal, pemerintah harus memiliki bank data yang besar, akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sayangnya, belum semua perangkat daerah memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mengumpulkan, menyediakan, menganalisis, dan menginterpretasikan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Prinsip ini merupakan kebijakan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020.
Untuk meningkatkan kualitas data dan informasi pemerintah, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Wali Data mengadakan Sosialisasi e-Walidata Bagi Admin Perangkat Daerah Dan Desk Verifikasi Daftar Data Statistik Sektoral Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023. Acara ini berlangsung di Hotel Harris Samarinda pada Senin (30/10/23).
Plt Asisten III Dafip Haryanto menyampaikan bahwa data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah substansi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Data dan informasi ini tidak hanya dibutuhkan oleh pemerintah, tetapi juga oleh pelaku usaha dan masyarakat.
“Seluruh pimpinan perangkat daerah harus Haus Data, harus bisa mengumpulkan data, menyediakan data, melakukan analisis data dan interpretasi data yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Pembina Data, Wali Data, dan Produsen Data, yang dapat dicapai dengan melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam memproduksi data.
“Kita harus memiliki visi dan misi yang sama dalam mewujudkan Digitalisasi Pemerintahan yang didukung oleh Kecerdasan Buatan,” tandasnya.(ADV/DiskominfoKukar)
