TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengevaluasi pola pelatihan dalam program Kukar Siap Kerja agar semakin banyak masyarakat dapat terserap ke dunia industri. Hingga kini, hampir 600 peserta disebut telah masuk ke dunia kerja setelah mengikuti pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, program Kukar Siap Kerja sejak awal diarahkan untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga dengan kompetensi tertentu.
Menurutnya, persoalan yang selama ini muncul bukan hanya ketersediaan lapangan pekerjaan, tetapi juga adanya kesenjangan antara kemampuan pencari kerja dan standar kompetensi yang dibutuhkan perusahaan.
“Jadi memang konsep dari Kukar Siap Kerja ini untuk mendekatkan gate antara pemberi kerja dengan para pencari kerja. Kita hanya menjembatani saja. Perusahaan butuh pekerja, pencaari kerja butuh kerjaan, kita jadi jembatan yang mempertemukan,” ujar Aulia, Selasa (6/10/2026).
Karena itu, pelatihan dalam program tersebut tidak diberikan secara umum. Pemerintah daerah menyesuaikan bidang pelatihan dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada di sektor industri.
Sejumlah bidang yang saat ini menjadi fokus di antaranya operator loader, welder atau pengelasan, serta operator alat berat lainnya, termasuk pengemudi alat berat.
Program ini juga diprioritaskan bagi masyarakat yang berasal dari keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 hingga desil 5.
“Tentu kita berharapnya pelatihan yang diberikan sudah sesuai dengan kualifikasi pemberi kerja. Jadi nantinya ketika mereka selesai pelatihan, langsung bisa diserap oleh pihak perusahaan,” katanya.
Untuk memperluas cakupan peserta, Pemkab Kukar bersama SKK Migas kini turut mengevaluasi standar pelatihan. Langkah tersebut dilakukan agar biaya yang dikeluarkan lebih efisien sehingga jumlah peserta yang dapat mengikuti pelatihan bisa ditambah.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pelatihan welder 4G. Pelatihan dengan standar tersebut membutuhkan biaya sekitar Rp150 juta untuk setiap peserta.
Aulia menilai kebutuhan kompetensi setiap sektor industri tidak selalu sama. Menurutnya, industri seperti galangan kapal maupun sektor lainnya dapat memiliki standar dan kebutuhan tenaga kerja yang berbeda.
Atas pertimbangan tersebut, pemerintah mengusulkan penyesuaian standar pelatihan agar biaya yang diperlukan dapat ditekan tanpa menghilangkan keterkaitan dengan kebutuhan industri.
“Dengan anggaran yang ada sekarang, kita bisa memberangkatkan 25 orang dalam satu angkatan. Ini sudah angkatan keempat yang akan kita berangkatkan. Tiga angkatan sebelumnya sudah selesai dan manfaatnya sangat besar,” jelasnya.
Pelatihan tersebut dilaksanakan di Batam. Untuk angkatan keempat, Pemkab Kukar menargetkan peserta dapat diberangkatkan pada akhir Oktober 2026.
Kolaborasi dengan SKK Migas juga menjadi bagian dari pengembangan Kukar Siap Kerja. Melalui lembaga yang membawahi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sektor migas tersebut, dukungan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR diarahkan untuk membantu pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan industri.
Menurut Aulia, kerja sama itu juga membuka peluang lebih besar bagi masyarakat di wilayah ring satu perusahaan migas seperti PHM dan ENI untuk mendapatkan akses pelatihan.
“Tugas pemerintah daerah mencari anak-anak dari desil 1 sampai 5, sementara SKK Migas membantu pembiayaannya. Dengan kolaborasi ini, kami berharap semakin banyak putra-putri daerah yang mendapat pelatihan dan kemudian terserap bekerja di perusahaan migas maupun sektor industri lainnya,” tuturnya.
Dengan capaian penyerapan peserta yang mendekati 600 orang, Pemkab Kukar berencana melanjutkan sekaligus memperluas program Kukar Siap Kerja. Evaluasi terhadap jenis dan standar pelatihan akan terus dilakukan agar program tersebut tetap sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.
Aulia menegaskan, ukuran keberhasilan pelatihan bukan sekadar banyaknya peserta yang mendapatkan sertifikat. Program tersebut diarahkan agar anggaran yang dikeluarkan pemerintah benar-benar memberikan akses kepada masyarakat Kukar untuk masuk dan bekerja di dunia industri. (Adv/Hae)
