SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud menyoroti permasalahan tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang tercatat sebesar Rp 6 Triliun pada tahun anggaran 2023.
Besaran silpa ini menurutnya Mencerminkan banyaknya program yang belum berjalan dengan baik, serta ketidakefektifan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Silpa yang besar ini mencerminkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dengan baik. Ini jelas menunjukkan ada masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang harus segera diperbaiki,” Ungkap Hamas sapaan karibnya. Selasa (12/11/2024).
Lebih lanjut, Hamas menekankan program-program dalam visi-misi pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) harus lebih terarah dan terukur.
“Perencanaan dan pelaksanaan program harus lebih matang. Banyak program yang tidak berjalan maksimal, ini menunjukkan bahwa evaluasi kinerja SKPD perlu dilakukan dengan serius.” Ucapnya.
Tak lupa, politisi dari partai Golkar itu Mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Agar anggaran yang dialokasikan bisa digunakan secara optimal, pemerintah perlu memperbaiki sistem perencanaan dan pengawasan keuangan.
“Anggaran yang sudah disetujui dalam APBD harus bisa terealisasi dengan baik. Masyarakat sudah menaruh harapan besar, dan kami di DPRD akan terus mengawasi agar anggaran ini digunakan dengan tepat,” Pungkasnya.
