SAMARINDA – Debat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Timur 2024 yang kedua telah diselenggarakan di Jakarta, Minggu (3/11/2024). Debat dimulai dengan pemaparan visi-misi dan program yang dibawa, khususnya berkaitan dengan tema debat. Yakni “Tata Kelola Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat”.
Debat dipandu oleh dua moderator. Moderator pertama ialah Fredy Cahya, dan moderator kedua adalah Sarah Ariantie.
Moderator mempersilahkan paslon nomor urut 02, Rudy Mas’ud- Seno Aji, yang pada debat menggunakan seragam khas mereka berwarna biru muda.
Rudy memulai pemaparannya dengan 2 kisah perempuan yang ditemuinya. “Kami bertemu seorang ibu di Kutai Barat, ibu ini cerita tentang keluarganya yang sakit dan dirujuk ke rumah sakit di Samarinda. Karena fasilitas kesehatan di sana tidak memadai.”
“Perjalanan ke Samarinda, banyak jalan yang rusak, saudara si ibu meninggal dalam perjalanan,”katanya.
Kisah kedua ialah, seorang ibu yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ia tidak tahu harus melapor kemana dan di mana. Ia pun juga tidak bisa meninggalkan suaminya lantaran tidak mandiri secara ekonomi.
“Dua kisah ini membuat kami bertekad untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya dan hadir memberikan solusi. Sebagai cagub dan wagub yang muda, kami ingin reformasi birokrasi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kaltim,”tegasnya.
Mereka pun menawarkan terobosan yang bukan sebatas jargon pemerintahan saja. Yaitu aplikasi bernama SAKTI atau Satu Akses untuk Kalimantan Timur.
Aplikasi ini diklaim oleh Rudy akan mendekatkan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dengan masyarakatnya yang terpencar di seluruh 10 kabupaten/kota. Melalui aplikasi ini, masyarakat layaknya melakukan komunikasi dengan gubernur, wakil gubernur dan seluruh jajarannya di ruang kerja.
“Masyarakat dengan mudah melaporkan apabila ada jalan rusak, kebakaran,kebanjiran,pungli hingga KDRT melalui aplikasi ini. Hanya dengan mengetik 1 klik. Pelayanan kelompok rentan, fakir miskin hingga difabel akan lebih mudah diakses melalui aplikasi ini,”ucapnya.
Mengenai tata kelola pemerintahan sendiri, Rudy menilai dari pengalamannya sebagai Anggota Komisi III DPR RI. Ia melihat bahwa kurangnya penegakan hukum dalam penanganan yang berkaitan dengan anggaran maupun perkara
Ditambahkan oleh Seno, ia pun juga memiliki pengalaman sebagai anggota legislatif di DPRD Kaltim, sehingga memberikan kemudahan nantinya untuk berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota di Kaltim.
“Dengan pendekatan reformasi birokrasi maka kami bisa mengecilkan akar kemiskinan, melalui pendidikan dan kesehatan,”tegasnya.
Setelah Rudy dan Seno telah selesai memaparkan program yang dibawa, moderator pun mempersilahkan paslon nomor urut 01, Isran Noor- Hadi Mulyadi untuk menjelaskan visi dan misi mereka.
Isran Noor memberikan tempat dan waktu untuk menjelaskan kepada Hadi Mulyadi.
Hadi menerangkan bahwa pihaknya membawa visi “Berdaulat untuk Semua”. Visi ini dalam arti yang mana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memiliki kemandirian dalam menjalankan kewenangannya untuk mengoptimalkan segala potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan, serta didukung dengan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, infrastruktur wilayah dan ketahanan sosial-ekologi yang tangguh. Semua maksudnya untuk masyarakat Kaltim.
Ada 5 misi yang dibawa oleh Isran dan Hadi yaitu:
1. Berdaulat mencapai transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera;
2. Berdaulat untuk mencapai transformasi ekonomi yang inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan;
3. Berdaulat untuk mencapai transparansi tatakelola melalui penguatan kelembagaan pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berintegritas;
4. Berdaulat untuk mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, merata dan berkeadilan;
5. Berdaulat untuk memperkuat ketahanan ekologi dan mewujudkan pembangunan kemaritiman yang maju dan profesional.
Hadi menjelaskan, seluruh pencapaian yang mereka dapatkan selama 5 tahun menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2018-2023.
“Indeks reformasi birokrasi 2023 dengan predikat sangat baik, 73.87. Indeks pelayanan publik 2023 dengan angka 4.0, kategori baik.”
“Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBI) berada di kategori baik. Ada pula Indeks sistem akuntabilitas kinerja pemerintah 2019 menaik terus sampai 2023 nilainya 77.89 dengan kategori sangat baik,”bebernya.
Hadi juga menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan terkait keuangan sendiri, membuat Pemprov Kaltim mendapatkan 11 tahun berturut-turut predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“6 periode di masa Pak Awang Faroek, 5 periode atau 100 persen full di masa Isran Noor,”tegasnya.
Mengenai pemberdayaan masyarakat sendiri, Hadi kembali menerangkan capaian yang mereka peroleh. Indeks Desa Membangun meningkat dari 2019 hingga 2023, dengan skor 0.753 kategori sangat baik.
“Terakhir, penguatan UMKM dan koperasi. Pada tahun 2023, nilai ekspor Kaltim sebesar 21.629 persen atau setara Rp 309 triliun,”tutupnya.(*)
