JAKARTA – Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sedang menyiapkan sejumlah kebijakan, salah satunya adalah rencana kenaikan gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kenaikan gaji ini direncanakan untuk direalisasikan pada tahun 2025, tepat pada tahun pertama mereka memimpin.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan indikasi adanya penyesuaian gaji bagi ASN.
“Kalau penyesuaian kan ke atas. Ya seperti itu, disesuaikan (naik),” ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2024).
Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025, pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan adanya kenaikan gaji bagi ASN.
Dokumen tersebut menyatakan bahwa reformasi gaji dan pensiun PNS masih menjadi salah satu agenda yang harus diselesaikan pada tahun 2025.
Selain itu, dokumen ini juga menyoroti beberapa tantangan dalam pelayanan publik, seperti belum optimalnya profesionalisme ASN, tumpang tindih tugas dan fungsi antarlembaga, serta kualitas kepuasan pelayanan publik dan transparansi yang masih perlu ditingkatkan.
Dalam dokumen tersebut juga dijelaskan bahwa belanja pegawai selama periode 2019-2023 terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3,6%. Belanja pegawai pada tahun 2019 sebesar Rp 376,1 triliun, pada tahun 2020 menjadi Rp 380,6 triliun, pada tahun 2021 mencapai Rp 387,7 triliun, tahun 2022 sebesar Rp 402,6 triliun, dan tahun 2023 sebesar Rp 412,7 triliun.
Untuk tahun anggaran 2024, alokasi belanja pegawai kembali naik, menjadi Rp 484,4 triliun atau sekitar 2,1% dari produk domestik bruto (PDB), menjadikan belanja pegawai sebagai salah satu komponen belanja pemerintah pusat tertinggi. (*)
