TENGGARONG – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperluas akses pelayanan administrasi kependudukan hingga tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat mengurus dokumen sekaligus menekan praktik percaloan yang kerap merugikan warga.
Melalui perluasan layanan tersebut, masyarakat tidak lagi harus datang langsung ke kantor Disdukcapil di Tenggarong untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan. Pelayanan kini dapat diakses melalui kantor desa dan kelurahan masing-masing.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdukcapil Kukar, Muhammad Iriyanto, mengatakan capaian program dan kegiatan Disdukcapil sepanjang 2026 telah memenuhi target nasional. Bahkan, sebagian besar indikator cakupan kepemilikan dokumen kependudukan telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, seluruh target nasional terkait program kegiatan Dukcapil sudah tercapai. Sebagian besar bahkan sudah melampaui target. Mudah-mudahan per 31 Desember 2026 semuanya bisa terlampaui,” ujarnya, Selasa (3/11/2026).
Menurut Iriyanto, setelah capaian tersebut, pihaknya kini berfokus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kedekatan akses menjadi salah satu faktor penting agar masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan dengan lebih mudah.
Ia menjelaskan, pelayanan administrasi kependudukan telah tersedia secara penuh di desa dan kelurahan. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi menuju Tenggarong hanya untuk mengurus KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, maupun dokumen lainnya.
“Seluruh dokumen itu masyarakat tidak perlu lagi ke Tenggarong. Cukup mengurus di desa masing-masing karena pelayanan di sana sudah tersedia secara penuh, sama seperti layanan yang kami buka di Tenggarong,” jelasnya.
Iriyanto berharap, kemudahan akses tersebut dapat menekan praktik percaloan yang selama ini menjadi salah satu keluhan masyarakat. Ia mengakui pihaknya tidak bisa memastikan praktik tersebut telah hilang sepenuhnya, tetapi respons positif masyarakat terhadap pelayanan Disdukcapil mulai terlihat melalui berbagai platform media sosial.
Sebelumnya, masyarakat kerap mengeluhkan penipuan oleh calo, mulai dari uang yang telah diserahkan tetapi dokumen tidak kunjung diterbitkan hingga ketidakjelasan proses pengurusan. Menurutnya, keluhan semacam itu kini semakin berkurang seiring semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan resmi.
“Kami tidak berani mengatakan calo sudah hilang 100 persen. Tetapi apresiasi masyarakat terhadap keberadaan layanan kami sudah terlihat. Mudah-mudahan ini tidak membuat kami berpuas diri dan pelayanan terus ditingkatkan,” katanya.
Selain memperluas jangkauan pelayanan, Disdukcapil Kukar juga mulai menyederhanakan persyaratan administrasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Melalui sistem tersebut, petugas dapat mengakses data kependudukan masyarakat sehingga sejumlah persyaratan yang informasinya sudah tersedia dalam basis data tidak perlu diminta berulang kali.
Salah satu penerapannya dilakukan dalam pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA). Masyarakat tidak harus kembali melengkapi seluruh dokumen pendukung apabila data yang dibutuhkan sudah tersedia dalam sistem.
“Kami sudah merintis bagaimana memudahkan masyarakat mengurus dokumen tanpa harus ribet melengkapi persyaratan yang sebenarnya bisa direduksi karena datanya sudah tersedia di sistem,” ungkapnya.
Iriyanto menambahkan, Disdukcapil Kukar juga telah menyediakan informasi standar pelayanan melalui situs resmi instansi. Informasi tersebut mencakup jenis layanan, estimasi waktu penyelesaian, lokasi pelayanan hingga biaya pengurusan dokumen.
Ia menegaskan seluruh pelayanan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya alias gratis. Masyarakat juga dapat memanfaatkan saluran pengaduan apabila menemukan kendala atau pelayanan yang tidak sesuai dengan standar waktu penyelesaian.
“Kalau tidak puas atau pelayanan melampaui waktu yang sudah ditetapkan, silakan hubungi nomor pengaduan. Identitas pengadu kami jaga dan tidak pernah kami bocorkan sejak saya bertugas di Dukcapil,” tutupnya. (Adv/Hae)