SAMARINDA – Hasanuddin Mas’ud dari Fraksi Golkar resmi memimpin DPRD Kaltim untuk 5 tahun ke depan atau selama periode 2024-2029. Penetapan tersebut dilaksanakan pada Rapat Paripurna ke-3 di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin (23/9/2024).
Dalam kepemimpinannya, Hamas akan didampingi Ekti Imanuel dari Fraksi Gerindra yang akan menjabat sebagai Wakil Ketua I, Ananda Emira Moeis dari Fraksi PDI Perjuangan yang akan menjabat sebagai Wakil Ketua II, dan Yenni Eviliana dari Fraksi PKB sebagai Wakil Ketua III.
Kepada awak media, Hamas mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinannya berdasarkan pengalaman sebelumnya yang juga sebagai Ketua DPRD Kaltim.”Pengalaman adalah guru terbaik, bersama wakil ketua yang baru agar bekerja lebih baik hingga lima tahun ke depan,”ungkapnya.
“Ke depan, kita akan lebih baik. Tergantung siapa yang akan menjadi gubernur nanti, DPRD harus bisa bekerja secara profesional dengan mekanisme dan waktu yang sudah ada,”lanjutnya.
Secara garis besar, DPRD Kaltim pada periode ini berkomitmen untuk mendampingi gubernur terpilih untuk mewujudkan visi-misi mereka sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami di DPRD Provinsi Kaltim siap mendukung dan bekerja sama untuk kemajuan Kaltim,”tegasnya.
Dengan telah ditetapkannya pimpinan definitif, pihaknya secepatnya mengirimka surat resmi ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan SK definitif.
“Proses ini sudah berjalan dan sesuai undang-undang. Maksimal satu bulan sudah terbit, kami berharap bisa lebih cepat,”katanya.
Selain itu, pihaknya juga langsung membentuk perangkat 4 komisi yang ada di DPRD Kaltim.
Secara terpisah, Wakil Ketua III Yenni Eviliana mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian yang diraihnya. Mengingat, PKB mencatat sejarah di periode ini, yakni perempuan pertama yang menduduki posisi unsur pimpinan.
“Ini adalah suatu kebanggaan bagi kami perempuan. Dengan adanya kami di sini, kami berharap bisa menginspirasi perempuan-perempuan lain di Kalimantan Timur. Siapa tahu nanti keterwakilan perempuan bisa mencapai 30 persen,”ujarnya.
Dia pun berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan memastikan bahwa suara perempuan semakin terdengar di ranah politik.(*)
