TENGGARONG — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kutai Kartanegara mendorong tenaga kerja lokal memiliki sumber pendapatan mandiri melalui pelatihan keterampilan berbasis desa.
Salah satunya dilakukan melalui pembekalan dan pelatihan keterampilan perbengkelan bagi 10 anggota kelompok tenaga kerja mandiri di Desa Sebemban, Kecamatan Muara Wis, Kukar. Kegiatan tersebut digelar selama lima hari mulai Rabu (30/9/2026).
Program serupa rencananya dilaksanakan di enam desa di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain mendapatkan pelatihan, peserta juga menerima bantuan peralatan perbengkelan untuk menunjang usaha yang akan dijalankan secara mandiri.
Kepala Disnakertrans Kukar Dendy Irwan Fahriza mengatakan, bantuan peralatan diberikan agar keterampilan yang diperoleh peserta selama pelatihan dapat langsung diterapkan dalam kegiatan usaha.
“Selain memberikan pembekalan dan pelatihan keterampilan selama lima hari, kami juga menyerahkan bantuan alat perbengkelan. Harapannya bisa dimanfaatkan untuk usaha mandiri kelompok tenaga kerja mandiri,” ucap Dendy, Kamis (1/10/2026).
Menurut Dendy, program tersebut menyasar tenaga kerja lokal usia produktif, khususnya masyarakat yang berada di kantong-kantong kemiskinan berdasarkan desil 1 hingga 5.
Pendekatan tersebut diharapkan tidak hanya membuka kesempatan kerja, tetapi juga membantu masyarakat memperoleh sumber pendapatan melalui sektor informal.
“Segmen yang kami sasar adalah sektor informal. Kalau pelatihan unit kompetensi yang sebelumnya, kami menyasar sektor formal atau calon karyawan. Kalau ini tujuannya menciptakan wirausaha mandiri,” ujarnya.
Peralatan yang diserahkan kepada kelompok penerima bantuan antara lain mesin kompresor, mesin pembuka ban, mesin bor duduk, mesin bor gantung, toolkit box, serta sejumlah perlengkapan pendukung lainnya.
Dengan dukungan tersebut, peserta diharapkan dapat langsung mempraktikkan keterampilan yang diperoleh sekaligus mulai mengembangkan usaha perbengkelan secara mandiri.
Disnakertrans Kukar juga menyiapkan monitoring terhadap keberlanjutan usaha kelompok penerima bantuan. Pemantauan direncanakan dilakukan pada bulan ketiga atau keempat setelah bantuan diberikan.
Dendy mengatakan, keterbatasan anggaran membuat monitoring tidak seluruhnya dilakukan dengan turun langsung ke lokasi. Kelompok penerima bantuan nantinya diminta melaporkan perkembangan usaha, kondisi peralatan, serta kendala yang dihadapi.
“Monitoring dan evaluasi akan kami lakukan pada bulan ketiga atau keempat. Kami ingin memastikan usaha masih berjalan, alatnya masih ada, kemudian mereka melaporkan kendala dan hambatan yang dihadapi,” kata Dendy.
Ia menyebut bulan ketiga dan keempat menjadi periode penting untuk melihat keberlanjutan usaha. Pada masa tersebut, kelompok penerima bantuan dinilai mulai menghadapi persoalan permodalan yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha.
“Karena ini bulan-bulan krusial, apakah usahanya mau dilanjutkan atau alat usahanya dijual karena keterbatasan modal,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Disnakertrans Kukar berencana menghubungkan kelompok tenaga kerja mandiri dengan program Kredit Kukar Idaman Terbaik yang menawarkan fasilitas kredit dengan bunga 0 persen.
Program tersebut diharapkan dapat membantu kelompok penerima bantuan memperoleh tambahan modal tanpa harus menghentikan usaha yang telah dirintis melalui pelatihan dan bantuan peralatan. (Adv/Hae)