TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menegaskan komitmennya melanjutkan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari upaya membangun karakter aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar.
Aulia mengatakan, program yang telah berjalan sejak kepemimpinan bupati sebelumnya tersebut perlu terus dijaga keberlangsungannya. Menurutnya, pembentukan karakter menjadi salah satu aspek penting bagi ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.
Hal itu disampaikan Aulia setelah menghadiri pelantikan 11 pejabat administrator dan pengawas di Pendopo Odah Etam, Jumat (23/10/2026).
“Ini harus kita kawal keberlangsungannya, karena ini merupakan salah satu juga cara kita untuk menjaga karakter,” ucap Aulia.
Ia menjelaskan, penguatan nilai-nilai keagamaan melalui Gerakan Etam Mengaji telah menjadi bagian dari kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahan sebelumnya. Karena itu, ia menilai program tersebut perlu diteruskan sebagai bentuk kesinambungan kebijakan yang dianggap bermanfaat.
Aulia juga menyinggung penerapan persyaratan kemampuan membaca kitab suci dalam proses tertentu yang berkaitan dengan aparatur pemerintah. Ia mencontohkan pengalaman ketika calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mengikuti tahapan pengambilan surat keputusan (SK) maupun perpanjangan masa kerja.
“Dulu kita ingat waktu P3K, mereka pada saat mau mengambil SK atau perpanjangan SK, itu diisyaratkan untuk harus bisa mengaji bagian Muslim, baru harus bisa membaca kitab bagian Kristen dan Katolik,” jelasnya.
Menurut Aulia, penguatan pemahaman agama perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan keyakinan masing-masing pegawai. Ia berharap ASN tidak hanya memahami nilai-nilai yang diajarkan dalam agama, tetapi juga mampu menjalankan ajaran pokok sesuai kepercayaan masing-masing.
“Harus bisa membaca atau melaksanakan hal-hal pokok untuk agama-agama yang lain sesuai dengan agamanya masing-masing,” ujarnya.
Ia menilai keberlanjutan Gerakan Etam Mengaji merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mempertahankan program positif yang telah dirintis oleh pemimpin terdahulu. Pergantian kepemimpinan, menurutnya, tidak seharusnya membuat program yang dinilai bermanfaat bagi pembentukan karakter berhenti begitu saja.
“Nah ini merupakan tanggung jawab kita dari kami yang melanjutkan keberlangsungan proses pemimpinan ini untuk melanjutkan hal-hal yang baik yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu,” pungkasnya. (Adv/Hae)
