SAMARINDA – Pengurus Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Kaltim, menuai sorotan soal alokasi besar Rp31 miliar di APBD Kaltim. Tersiar kabar saat ini Pengurus DBON Kaltim tengah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Kaltim.
Hal itu seperti yang disampaikan Seno Aji, Wakil Ketua DPRD Kaltim.“Pengurus DBON Kaltim dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kaltim dan Inspektorat Wilayah Kaltim,” kata Seno Aji, Senin (30/10/2023).
Diketahui, DBON Kaltim memiliki kewenangan mengurus 14 cabang olahraga, khususnya mengurus atlet junior. Nantinya, setelah ditemukan atlet junior, termasuk di SKOI, setelah menjadi senior diserahkan DBON ke KONI Kaltim.
“Sekarang ini yang jadi masalah mekanisme penggunaan dana yang mereka kelola,” tegasnya.
Sementara anggota Komisi I DPRD Kaltim, Marthinus menyoroti terkait besaran honor DBON yang mencapai 20 persen dari total dana hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Seharusnya ini perlu dikaji ulang. Saya minta BPK Kaltim benar-benar mengaudit keajarannya, karena banyak masyarakat yang bertanya-tanya terkait besaran anggaran tersebut, bahkan sudah banyak muncul di media massa,” ungkapnya.
Untuk memperjelas penggunaan anggaran tersebut, Marthinus mendorong Komisi IV DPRD Kaltim untuk segera memanggil semua pengurus DBON, sehingga bisa memberikan klarifikasi secara jelas kepada DPRD terkait seperti apa alur penggunaan anggaran tersebut melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Karena informasi yang mencuat di media anggaran tersebut terlalu besar. Apakah tidak menjadi polemik di kemudian hari. Jadi sebenarnya kita menghindari itu, lebih baik diaudit memang dari sekarang. Apakah penggunaan anggaran yang dihibahkan oleh pemerintah selama ini sudah sesuai aturan atau tidak,” pungkasnya. (adv)
