SAMARINDA – DPRD Kaltim mendorong pemprov mulai mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) dalam upaya mencapai visi zero emisi karbon pada tahun 2050.
Hal itu seperti yang disampaikan Sapto Setyo Pramono, Anggota Komisi II DPRD Kaltim. “Kita harus mendukung program pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke EBT yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan,” kata Sapto, Jumat (10/11/2023).
Sapto mengatakan EBT memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan di Kaltim, seperti energi surya, angin, air, dan biogas.
Namun, dirinya mengkritik pemerintah provinsi belum konsisten dalam membuat produk EBT yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“EBT tidak hanya sebatas pengadaan panel surya yang ditaruh di tempat terpencil. EBT harus meliputi seluruh aspek, mulai dari hulu sampai hilir, dari produksi, distribusi, hingga konsumsi,” jelasnya.
“EBT harus menjadi solusi untuk mengatasi masalah ketahanan energi dan pangan, serta hilirisasi industri,” lanjutnya.
Sapto lalu mencontohkan soal biogas dapat dihasilkan dari limbah sawit yang melimpah di Kaltim. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, baik skala rumah tangga maupun industri.
Selain itu, biogas juga dapat mengurangi dampak negatif dari limbah sawit terhadap lingkungan.”Kalau Kaltim bisa mengolah biogas dari hasil sawit, itu akan menjadi nilai tambah bagi petani dan pengusaha sawit,” tegasnya.
Para petani sawit, tidak hanya menjual tandan buah segar (TBS), tapi juga bisa menjual listrik dari biogas. Dengan begitu akan menghemat biaya operasional dan meningkatkan pendapatan mereka.
Sapto berharap pemerintah provinsi dapat segera menyusun rencana aksi pengembangan EBT yang terukur dan terintegrasi.
Dirinya sekaligus meminta pemerintah provinsi dapat bekerja sama dengan pihak terkait, seperti pemerintah pusat, DPRD, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat.
“Kaltim harus punya roadmap EBT yang jelas dan terstruktur. Pemerintah harus tahu sumber EBT apa saja yang ada di Kaltim, berapa kapasitasnya, bagaimana cara mengelolanya, dan siapa yang bertanggung jawab. Harus punya target dan indikator yang dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala,” pungkasnya. (adv)
