SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Maswedi mengkritisi masih banyaknya permukiman kumuh di sejumlah titik di Kota Tepian. Ia menyatakan, keberadaan kawasan kumuh merupakan gambaran nyata ketimpangan sosial.
Maswedi menilai, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda belum menjangkau pembangunan ke seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah masih berfokus pada modernisasi kawasan tengah kota.
“Permukiman kumuh itu cermin ketimpangan. Saat satu sisi kota menikmati pembangunan, sisi lainnya hidup dalam ketidakpastian, rentan kebakaran dan rawan penyakit,”kritik Maswedi.
Kepadatan penduduk Kota Samarinda yang semakin meningkat tidak diiringi dengan perencanaan pembangunan yang matang. Sehingga menciptakan lingkungan yang semrawut dan jauh dari layak huni.
Maswedi mendorong revitalisasi kawasan kumuh harus menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. DPRD mendorong agar alokasi anggaran yang memadai diberikan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Kita tidak bicara soal merapikan fisik kota saja, tapi soal keadilan. Kalau dibiarkan, ketimpangan kualitas hidup masyarakat akan makin tajam,”tegasnya.
Salah satu solusi yang ia dorong adalah relokasi warga dari bantaran sungai sebagai bagian dari pemulihan fungsi lingkungan sekaligus penataan kota yang berkelanjutan. (ADV)
