SANGATTA – Dalam Sidang Paripurna ke-27 Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 2023/2024 pada Kamis (13/6/2024), Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan umumnya terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim). Pandangan umum tersebut disampaikan oleh Muhammad Amin.
“Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi terjadinya peningkatan pendapatan daerah tersebut dan mendorong agar realisasi belanja daerah ke depan harus lebih besar atau meningkat lebih besar lagi,” ujar Amin dalam sidang tersebut.
Amin juga menekankan pentingnya peningkatan pendapatan dan belanja daerah agar berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur secara signifikan dalam seluruh sektor kehidupan.
“Kami berharap peningkatan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 ini berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Pada tahun anggaran 2023, realisasi belanja daerah mencapai Rp 7,54 triliun atau 84,18% dari anggaran belanja sebesar Rp 8,96 triliun. Ia menegaskan dengan meningkatnya realisasi pendapatan dan belanja daerah, pelayanan pemerintah kabupaten dapat menjadi lebih efektif dan efisien.
“Peningkatan pelayanan pemerintah sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan berbagai pelaksanaan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur,” teganya.
Dalam hal belanja daerah, pemerintah kabupaten Kutai Timur mencatatkan persentase yang baik terkait belanja transfer kepada pemerintah desa dengan realisasi sebesar Rp 811,45 miliar atau 98,36% dari anggaran transfer sebesar Rp 824,94 miliar.
Menurutnya, angka ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan desa.
“Dengan angka ini, kami berharap pemerintah Kutai Timur bisa menggenjot laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di desa, mengingat Ibu Kota Nusantara semakin nyata,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya mempertajam kebijakan pemerintah dalam menghadapi perubahan dan perkembangan masyarakat yang dinamis.
Dirinya beranggapan, sidang paripurna tersebut merupakan bagian dari upaya DPRD Kutim untuk memastikan bahwa peningkatan pendapatan dan belanja daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami akan terus mengawasi dan mendukung program-program pemerintah yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,”pungkasnya.(ADV/DPRD Kutim)
