SAMARINDA – Muhammad Udin, Anggota DPRD Kaltim, mengaku menerima aduan dari masyarakat terkait dugaan kecurangan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023 ini.
Aduan yang disampaikan berupa sejumlah siswa yang seharusnya memenuhi kriteria zonasi, namun tetap tidak diterima di sekolah negeri.
Untuk itu, Udin mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap insiden ini.
Tujuan dari investigasi ini adalah untuk mengevaluasi proses pelaksanaan PPDB di masa mendatang serta mengungkap dugaan kecurangan.
“Kami harus menyelidiki semua dugaan kecurangan ini dengan cermat. Verifikasi data siswa yang diterima harus diperiksa secara teliti, terutama mengenai domisili mereka,” kata Udin, Jumat (13/10/2023).
Udin juga menegaskan bahwa investigasi harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis, dengan pembentukan tim khusus yang bertugas menyelidiki setiap laporan dan potensi kecurangan di semua kabupaten dan kota di Kaltim.
Indikasi kecurangan ini semakin menguat dengan adanya pengakuan dari orang tua siswa yang merasa terpaksa mengeluarkan uang dalam jumlah besar agar anak-anak mereka diterima di sekolah negeri.
“Beberapa orang tua bahkan telah mengungkapkan bahwa mereka terpaksa membayar sejumlah uang agar anak-anak mereka bisa diterima di sekolah negeri, yang seharusnya tidak terjadi dalam sistem yang adil,” tegasnya. (adv)
