SAMARINDA – Oktober lalu, Pj Gubernur Kaltim melakukan evaluasi serapan anggaran dari organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam evaluasi itu, 23 OPD dapat rapor merah lantaran serapan anggaran rendah.
Menyoroti hal itu, Muhammad Udin, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, menyarankan Pemprov Kaltim melakukan rotasi atau mutasi kepala dinas yang serapan anggarannya rendah.
“Ini berkaitan dengan percepatan pembangunan yang harus tuntas hingga 2024,” kata Udin, Selasa (14/11/2023).
Rendahnya serapan anggaran di 23 OPD ini menunjukkan ketidakseriusan dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi ini, karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kami juga mempertanyakan komitmen dan loyalitas kepala dinas terhadap Pj Gubernur Kaltim yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada mereka,” jelasnya.
Udin menambahkan, Komisi III DPRD Kaltim akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja OPD di lingkungan Pemprov Kaltim, khususnya yang berkaitan dengan bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan.
Dirinya juga menyarankan OPD dengan serapan rendah untuk memperbaiki kinerja, lantaran anggaran itu merupakan uang rakyat yang harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai ada OPD yang menumpuk anggaran di akhir tahun dan melakukan pengeluaran yang tidak efisien dan efektif. Ini akan merugikan rakyat dan negara. Kami akan terus mengawasi dan mengontrol kinerja OPD agar anggaran dapat terserap dengan baik,” tegasnya.
Udin berharap Pj Gubernur Kaltim dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja OPD yang bermasalah.
“Kami juga mengimbau kepada seluruh OPD untuk bekerja lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam mengelola anggaran daerah,” pungkasnya. (adv)
