SAMARINDA – DPRD Kaltim menjadwalkan bertemu Akmal Malik, Pj Gubernur Kaltim, membahas realisasi anggaran APBD 2023. Rencana pertemuan itu untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Pemprov Kaltim terkait serapan anggaran rendah di sejumlah OPD.
Sebelumnya, Akmal Malik sudah memberikan perhatian khusus terhadap realisasi anggaran OPD yang kurang maksimal, dengan rencana pendampingan dan coaching bagi OPD yang bersangkutan.
“Langkah konkret harus segera diambil mengingat pentingnya maksimalisasi daya serap APBD 2023. Koordinasi dengan pak Akmal Malik akan segera kami laksanakan,” kata Seno Aji, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Minggu (5/11/2023).
Pentingnya fungsi pengawasan oleh lembaga legislatif menjadikan isu ini semakin mendesak untuk segera ditangani, terutama dengan waktu yang semakin mepet jelang akhir tahun 2023.
“Beberapa dinas seperti Dinas PUPR-PERA Kaltim dan Disdikbud Kaltim perlu mendapat perhatian ekstra,” tegasnya.
Beberapa faktor dituding sebagai penyebab rendahnya serapan anggaran OPD, salah satunya adalah keterlambatan pembayaran ke pihak ketiga.
Informasi ini diperoleh langsung dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim.
“Kami mendorong OPD untuk segera menyelesaikan pembayaran kepada pihak ketiga, demi optimalisasi serapan anggaran,” pungkasnya. (adv)
