SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Dapil Samarinda, Abdul Giaz, menyoroti secara kritis perencanaan pembangunan drainase yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda. Menurutnya, drainase yang dibangun selama ini, baik oleh pemerintah maupun secara swadaya oleh warga, tidak akan mampu menanggulangi banjir karena tidak sesuai dengan kebutuhan aktual volume air saat musim hujan maupun pasang air sungai.
“Pemkot Samarinda perlu mencari ukuran drainase yang pas untuk tiap kawasan permukiman dan memusyawarahkan dengan warga, agar didapat tanah dalam ukuran yang sesuai dengan kebutuhan,” ujar Giaz, Rabu (14/5/2025).
Politikus Partai NasDem ini menilai, sejumlah proyek drainase yang telah dibangun justru menjadi pemborosan anggaran karena desainnya tidak memperhitungkan debit air secara memadai. Ia mencontohkan banjir yang kerap terjadi di bawah flyover, meskipun kawasan tersebut berdekatan dengan polder Air Hitam yang seharusnya mampu menjadi saluran pembuangan utama.
“Kalau itu masih banjir, artinya ukuran drainasenya tidak pas. Padahal, secara geografis kawasan itu dekat dengan saluran akhir. Ini soal perencanaan teknis yang keliru,” tegasnya.
Giaz mengingatkan bahwa standar ukuran saluran drainase untuk kota seperti Samarinda semestinya tidak minimalis. Ia mengusulkan agar drainase memiliki lebar minimal dua meter, agar mampu mengalirkan air dengan cepat dan mencegah genangan yang meluas.
“Kalau lebar drainase hanya satu meter, apalagi cuma 50 cm, jelas tidak cukup. Lebih baik sekalian dibangun besar, agar tidak jadi proyek sia-sia,” katanya.
Ia juga menyarankan agar pembangunan drainase, khususnya yang melibatkan box culvert dan pemotongan badan jalan, direviu kembali secara menyeluruh, agar sesuai dengan kondisi lapangan dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
Menurut Giaz, penanganan banjir di Samarinda harus kembali menjadi prioritas utama. Ia mengaku prihatin melihat masyarakat yang terus dirugikan secara materiil dan terganggu aktivitasnya karena banjir yang belum terselesaikan dari tahun ke tahun.
“Saya harap Walikota fokus kembali ke penanganan banjir. Ini persoalan mendasar yang harus dinomorsatukan,” tutupnya. (ADV)
