TENGGARONG – Risiko pekerjaan yang dihadapi wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mendorong agar seluruh wartawan, baik yang bekerja di perusahaan media maupun secara mandiri, memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dorongan tersebut disampaikan Aulia saat menghadiri penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kukar di Pendopo Odah Etam, Minggu (1/11/2026).
Menurut Aulia, aktivitas jurnalistik memiliki risiko yang perlu mendapat perhatian, terutama bagi wartawan yang harus turun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi. Karena itu, kerja sama antara PWI dan BPJS Ketenagakerjaan dinilai dapat menjadi salah satu upaya memperluas jangkauan perlindungan bagi profesi tersebut.
“Kami menyambut baik kegiatan ini. Kita berharap kegiatan ini bisa memberikan perlindungan yang lebih nyata dan jelas bagi kawan-kawan wartawan, karena profesi wartawan memiliki risiko yang sangat tinggi,” ucap Aulia.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah selama ini mendorong perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja dari berbagai sektor, termasuk mereka yang berada di sektor informal. Bentuk perlindungan yang dimaksud meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, hingga jaminan kematian.
Dalam pelaksanaannya, Aulia menilai mekanisme kepesertaan perlu mempertimbangkan status pekerjaan masing-masing wartawan. Bagi mereka yang terikat dengan perusahaan media, pembayaran iuran dapat dilakukan melalui perusahaan tempat bekerja.
“Saya menilai, skema kepesertaan bagi wartawan perlu disesuaikan dengan status pekerjaan masing-masing. Bagi wartawan yang bekerja di perusahaan media, pembayaran iuran dapat dilakukan melalui perusahaan,”jelasnya.
Namun, menurutnya, status sebagai pekerja perusahaan maupun wartawan mandiri tidak seharusnya menjadi penghalang untuk mendapatkan perlindungan. Sebab, risiko pekerjaan tetap melekat pada setiap individu yang menjalankan aktivitas jurnalistik.
“Seluruh wartawan yang ada di Kabupaten Kukar ini bisa terlindungi dengan baik melalui program kerja sama antara PWI dan BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya.
Aulia berharap PWI Kukar bersama BPJS Ketenagakerjaan dapat menyusun mekanisme kepesertaan yang sesuai dengan kondisi para wartawan. Dengan skema yang tepat, perlindungan tersebut diharapkan dapat diakses lebih luas dan memberikan rasa aman saat menjalankan tugas.
“Karena itu, ia berharap BPJS Ketenagakerjaan bersama PWI Kukar dapat merumuskan mekanisme kepesertaan yang tepat sehingga seluruh wartawan dapat memperoleh perlindungan,”ujarnya.
Pemkab Kukar, lanjut Aulia, siap memberikan dukungan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mendorong pelaksanaan kerja sama tersebut. Ia menegaskan, perlindungan bagi wartawan perlu mencakup berbagai kebutuhan jaminan sosial agar mereka dapat menjalankan profesinya dengan lebih tenang.
“Kami harus memastikan seluruh wartawan yang ada di Kabupaten Kukar bisa terlindungi, baik melalui jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan hari tua maupun jaminan kematian,” tutupnya. (Adv/Hae)
