TENGGARONG – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan program bertajuk Ngapeh sebagai ruang berbagi informasi dan diskusi seputar dunia kerja bagi tenaga kerja lokal. Program ini ditargetkan mulai berjalan paling lambat akhir Oktober 2026.
Kepala Disnakertrans Kukar, Dendy Irwan Fahriza, mengatakan Ngapeh akan mempertemukan masyarakat dengan berbagai pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang ketenagakerjaan maupun usaha. Forum tersebut diharapkan membantu peserta mengenali peluang kerja sekaligus membuka wawasan mengenai pilihan usaha mandiri.
Narasumber yang dilibatkan nantinya berasal dari beragam latar belakang, mulai dari perwakilan dunia usaha dan industri, organisasi perangkat daerah (OPD), perbankan, lembaga pelatihan kerja (LPK), hingga pelaku usaha dan wirausahawan.
Dendy menyebutkan, kegiatan itu direncanakan berlangsung setidaknya satu kali setiap bulan. Selain mendapatkan informasi, peserta juga berkesempatan berdiskusi langsung mengenai tantangan yang dihadapi dalam mencari pekerjaan maupun mengembangkan usaha.
“Ini akan menjadi wadah untuk berdiskusi dan membuka wawasan tenaga kerja lokal bahwa ada banyak peluang yang bisa dikembangkan, tidak hanya menjadi karyawan,” ujar Dendy, Minggu (11/10/2026).
Pada pelaksanaan awal, Disnakertrans Kukar berencana mengangkat sejumlah isu yang dekat dengan kondisi masyarakat, di antaranya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan peluang pekerjaan di luar jalur sebagai karyawan. Pembahasan tersebut diharapkan memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai alternatif yang dapat dipertimbangkan ketika menghadapi perubahan di pasar kerja.
Program Ngapeh juga dirancang memiliki nilai pembelajaran. Peserta yang mengikuti kegiatan direncanakan mendapatkan sertifikat dengan bobot dua jam pelajaran. Dengan begitu, forum ini tidak hanya menjadi tempat bertukar pengalaman, tetapi juga sarana menambah pengetahuan bagi masyarakat usia produktif.
Di samping menyiapkan forum diskusi, Disnakertrans Kukar akan memperkuat kerja sama dengan badan usaha untuk mendukung program ketenagakerjaan pada 2027. Kolaborasi tersebut mencakup pelatihan, pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), serta dukungan bagi masyarakat yang ingin merintis usaha sendiri.
Disnakertrans juga berupaya memperluas akses masyarakat Kukar terhadap program strategis Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk program magang nasional dan pelatihan kompetensi yang dibiayai pemerintah pusat.
Menurut Dendy, kemudahan akses informasi menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat agar masyarakat dapat mengetahui dan memanfaatkan berbagai program tersebut. Karena itu, digitalisasi layanan akan dibarengi dengan sosialisasi yang lebih luas.
Ia menegaskan, pengembangan program ketenagakerjaan akan diarahkan untuk menjawab kebutuhan warga Kukar. Pemerintah daerah ingin memastikan tenaga kerja lokal memiliki akses terhadap informasi, pelatihan, dan peluang pengembangan diri yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
“Kami ingin menyelesaikan terlebih dahulu persoalan ketenagakerjaan yang ada di Kutai Kartanegara. Karena itu, program-program ini kami arahkan untuk memberikan akses dan manfaat bagi tenaga kerja lokal,” tutupnya. (Adv/Hae)
