SAMARINDA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan progres masif. Gedung kementerian mulai berdiri, jalan-jalan utama dibangun, hingga kawasan inti pemerintahan dipersiapkan menjadi simbol baru wajah Indonesia di masa depan.
Namun di balik megahnya proyek nasional tersebut, muncul kekhawatiran mengenai dampak nyata bagi masyarakat Kalimantan Timur. Jangan sampai, pembangunan IKN justru menciptakan jurang ketimpangan baru antara kawasan inti ibu kota dengan daerah penyangga di sekitarnya.
Kekhawatiran itu disampaikan mantan anggota DPRD Kaltim, Rusman Yaqub. Ia menilai pembangunan IKN harus berjalan beriringan dengan penguatan daerah sekitar, khususnya Kaltim sebagai wilayah penyangga utama.
“Jangan sampai IKN itu begitu agung, mewah, dan masyhur, namun saat keluar satu langkah dari IKN justru menemukan ketimpangan yang cukup tinggi. Karena itu saya menekankan agar ketimpangan itu tidak terjadi, sekecil apa pun,” tegas Rusman.
Menurutnya, Kaltim tidak boleh hanya menjadi lokasi berdirinya pusat pemerintahan baru tanpa ikut menikmati pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang terjadi. Ia menilai keberhasilan IKN juga sangat bergantung pada kesiapan wilayah penyangga.
“Kaltim adalah kawasan penyangga IKN. Maka sudah semestinya penyangga ini harus lebih kuat dari yang disangga,” ujarnya.
Rusman menekankan bahwa pembangunan di Kaltim harus diperkuat secara menyeluruh. Tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga sektor pendidikan, layanan kesehatan, konektivitas antarwilayah, hingga penguatan ekonomi masyarakat lokal.
Ia mengingatkan, jika daerah sekitar IKN tertinggal, maka persoalan sosial dan ekonomi bisa muncul di kemudian hari. Kondisi itu dinilai berpotensi menciptakan kecemburuan sosial di tengah pembangunan besar-besaran yang berlangsung.
Meski begitu, Rusman mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kaltim yang dinilai cukup aktif memperjuangkan kepentingan daerah dalam arus pembangunan nasional IKN.
“Gubernur dan Wagub Kaltim telah cukup serius dalam menyuarakan kepentingan-kepentingan daerah Kalimantan Timur, terutama yang berkaitan dengan pembangunan IKN,” katanya.
Menurutnya, keberadaan IKN seharusnya menjadi momentum pemerataan pembangunan di Bumi Etam, bukan hanya menghadirkan bangunan megah dan pusat pemerintahan baru semata.
“IKN harus menjadi pengungkit kemajuan Kaltim, bukan sekadar etalase kemegahan negara,” pungkasnya. (*)
