SAMARINDA – Kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto mendapat perhatian dari DPRD Samarinda. Wakil Ketua DPRD Samarinda, Ahmad Vanandza, menekankan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) harus mengambil langkah yang tepat agar efisiensi tersebut tidak berdampak negatif pada program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Vanandza menyatakan bahwa meskipun kebijakan ini akan mempengaruhi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dampaknya sangat bergantung pada bagaimana Pemkot menyikapi dan menyesuaikan prioritas anggaran.
Menurut Vanandza, peran DPRD dalam hal ini lebih kepada memberikan masukan dan saran, sementara keputusan ada di tangan pemerintah sebagai pengguna anggaran.
“Kita kembalikan kepada pemerintah kota, karena kan pengguna anggaran pemerintah. DPRD ini hanya memberikan masukan dan saran,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda.
Ia menekankan bahwa program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat harus tetap diprioritaskan. Jika ada pemangkasan anggaran, maka harus seminimal mungkin dan tidak mengganggu kebutuhan dasar warga.
Vanandza menegaskan bahwa ada beberapa program yang tidak boleh terkena pemangkasan anggaran secara signifikan, di antaranya Pro Bebaya, penanganan banjir, kesehatan, dan pendidikan.
“Yang berkaitan dengan masalah rakyat langsung, kalau bisa jangan banyak dikurangi,” tegasnya.
Ia berharap Pemkot Samarinda dapat bijak dalam menyesuaikan anggaran dengan tetap mengutamakan kesejahteraan masyarakat.(ADV/DPRD SAMARINDA)
