SAMARINDA – Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah membuka suara terkait kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak akan berdampak pada program maupun kerja kedewanan.
Helmi menerangkan, kebijakan tersebut tidak mencantumkan bahwa efisiensi terjadi pada keseluruhan belanja pemerintah. Hanya ada beberapa item yang kena imbasnya. Namun, ia meyakini program pemerintah yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat tidak akan berpengaruh.
“Jadi saya lihat itu memang dari sekian yang terbesar itu ATK dan beberapa item lain. Tapi yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat ke bawah itu tidak dipotong anggarannya,”ujar Helmi.
Program dan kerja kedewanan juga termasuk dalam program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga tidak akan kena dampak dari kebijakan efisiensi. Ia juga menekankan bahwa program pemerintah yang tidak kena imbas seperti keamanan, kesejahteraan, kesehatan maupun pendidikan tetap menjadi program prioritas pemerintah.
Meskipun begitu, DPRD Samarinda tetap menunggu aturan turunannya. “Ya kita lihat saja,”lanjutnya.
DPRD Samarinda juga bakal melakukan koordinasi dengan Pemkot Samarinda untuk menentukan skala prioritas atas program-program pembangunan. Program apa yang bisa diefisiensi maupun program yang tidak perlu diefisiensi.(ADV/DPRD SAMARINDA)
