TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong penguatan kerja sama antara lembaga legislatif dan kalangan akademisi dalam merumuskan kebijakan daerah. Keterlibatan perguruan tinggi dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan memiliki landasan kajian ilmiah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, saat menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DPRD Kukar dengan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan Universitas Kutai Kartanegara di Aula Gedung Serbaguna DPRD Kukar, Senin (2/11/2026).
Taufik mengatakan, kerja sama tersebut menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan daerah melalui keterlibatan kalangan akademisi. Menurutnya, hasil penelitian dan kajian perguruan tinggi dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi.
“Melalui kerja sama ini, hasil kajian akademisi diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan yang sebaik-baiknya,” ucap Taufik.
Ia menambahkan, keterlibatan perguruan tinggi diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bertumpu pada pertimbangan administratif, tetapi juga didukung analisis serta pemikiran ilmiah.
Dengan demikian, berbagai kebijakan yang dirumuskan diharapkan mampu menjawab persoalan pembangunan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Taufik berharap, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dapat terus diperkuat. Kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman, tetapi berlanjut melalui kajian dan rekomendasi akademis yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan kebijakan.
“Kami harap dengan adanya kerja sama ini juga melalui kebijakan yang tepat, terukur, dan memiliki landasan kajian yang kuat,” pungkasnya. (Adv/Hae)
