SAMARINDA – Banjir yang kerap melanda Kota Samarinda bukan semata akibat buruknya drainase atau lemahnya kebijakan, melainkan juga dipicu oleh kondisi geografis kota yang sejajar dengan permukaan Sungai Mahakam. Ada faktor lebih dalam yang jarang disorot, yakni kondisi geografis yang sejak awal membentuk kerentanan alami di kota Samarinda.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Pakar Tata Kota Universitas Mulawarman, Dr. Warsilan. Dirinya mengungkapkan bahwa akar persoalan banjir di Samarinda bukan hanya urusan kebijakan, tetapi juga bentang alam kota yang sejak dulu menyimpan potensi risiko.
“Daratan Samarinda itu hampir sejajar dengan permukaan Sungai Mahakam. Ketika hujan deras turun bersamaan dengan pasang air laut, air tidak bisa mengalir keluar. Akibatnya, genangan sulit dihindari,” Ungkapnya kepada media ini, Sabtu (31/5/2025).
Lebih lanjut, Warsidin menyebutkan letak Samarinda yang berimpit dengan aliran Sungai Mahakam menjadikannya rawan genangan air sejak zaman dahulu.
Bahkan, sejarahwan juga telah memvalidasi bahwa banjir adalah bagian dari sejarah kawasan ini. Namun, peristiwa itu kini berubah dari sekadar fenomena alam menjadi persoalan sosial-ekologis yang kompleks.
Berbeda dengan Balikpapan, yang memiliki topografi lebih tinggi, air hujan di Samarinda tak bisa mengalir langsung ke laut. Hal ini menyebabkan durasi genangan yang lebih lama dan kerap mengganggu aktivitas masyarakat hingga roda perekonomian.
“Kalau Balikpapan, karena daratannya tinggi, air cepat turun ke laut. Samarinda tidak. Begitu pasang datang, semua terjebak,” Jelas Warsilan.
Kombinasi Maut: Geografi dan Ulah Manusia
Kendati kondisi alam memegang peran penting, Warsilan menyampaikam bahwa faktor manusia juga justru memperburuk situasi. Pembukaan lahan secara masif, pertambangan yang merusak hutan, pembangunan permukiman tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, serta kebiasaan membuang sampah sembarangan, semuanya menjadi pemicu utama tingginya risiko banjir di Samarinda.
“Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pengendalian tata ruang menambah tekanan pada lingkungan. Fungsi hutan sebagai daerah resapan hilang, tambang ilegal menjamur, dan drainase tidak bisa bekerja optimal karena tersumbat limbah dan sampah,” tegasnya.
Warsilan menyebut kombinasi ini sebagai “kombinasi maut” yang membuat banjir menjadi bencana tahunan yang tak kunjung selesai.
Banjir Tidak Bisa Dihilangkan, Tapi Bisa Dikelola
Alih-alih berharap banjir akan hilang selamanya, Warsilan menawarkan pendekatan realistis dengan melakukan manajemen air. Dirinya menjelaskan bahwa banjir adalah fenomena yang tidak bisa sepenuhnya dihapus, melainkan perlu dikelola agar tidak berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat.
“Yang harus dilakukan adalah mengurangi durasi dan luas genangan. Kalau air cepat surut, aktivitas masyarakat tetap bisa berjalan. Ekonomi tidak terganggu,” jelasnya.
Warsilan menyarankan agar penanganan banjir dilakukan secara lintas sektor, dengan melibatkan semua level pemerintahan — dari kota, provinsi, hingga kementerian — serta partisipasi aktif dari masyarakat.
Solusi Butuh Komitmen dan Konsistensi
Warsilan juga memberi apresiasi terkait pembangunan sistem drainase baru yang menurutnya sudah menunjukkan hasil, meskipun masih belum menyeluruh.
“Tata ruang harus konsisten. Jangan sampai terganggu oleh kepentingan tertentu. Kalau konsisten, banjir bisa dikendalikan,” ujarnya.
Untuk itu, Warsilan juga menekankan pentingnya langkah pemerintah dalam menertibkan tambang ilegal, mengembalikan fungsi hutan sebagai daerah tangkapan air, serta mengedukasi masyarakat agar tidak menjadi bagian dari masalah.
“Ini bukan kerja satu pihak. Harus ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa itu, banjir akan terus jadi langganan,” tutupnya. (*)
