MAHULU – Wakil Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Yohanes Avun saat ini tengah viral di media sosial usai pernyataannya yang mendorong pemerintah pusat untuk membantu memperbaiki jalan di Mahulu yang kondisinya sangat memprihatinkan.
Dalam video berdurasi 1 menit itu, terlihat jelas jalan menuju Kabupaten Mahulu tak layak dilewati kendaraan roda dua maupun lebih. Sebab, kondisi jalan yang masih tanah dan berlumpur.
Selain itu juga terlihat kendaraan roda empat yang mogok ditengah jalan akibat terhalang lumpur yang begitu tinggi. Atas hal tersebut, Wakil Bupati Mahulu, Yohanes Avun pun angkat bicara.
Dengan tegas, Yohanes meminta perhatian lebih dari pemerintah pusat untuk membantu menanangani kerusakan jalan menuju daerahnya itu.
“Saya berharap perhatian dari pemerintah pusat untuk betul-betul serius menangani jalan ini, karena jalan ini menuju ke daerah ke kota kami,” ucap Yohanes dikutip dari videonya yang viral.
Yohanes meminta agar pemerintah pusat dapat bersungguh-sungguh melakukan penanganan terhadap jalan antar Kabupaten yang rusak itu. Sebab, diketahui jika jalan tersebut merupakan jalan nasional.
“Dimana ada manusia di sana bukan kera. Saya harap jalan ini bukan hanya diperbaiki, tapi betul-betul dibangun serius,” tegasnya.
Yohanes menegaskan, bahwa daerahnya juga berhak mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat terkhususnya dalam hal pembangunan.
“Tolong anggaran yang ada di pusat untuk penanganan jalan ini jangan yang diperhatikan pembangunan jawa dan sumatera saja. Tolong kami juga diperhatikan, kami juga manusia,” pungkasnya.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi V DPR RI, Irwan mengatakan bahwa untuk segmen wilayah Long Bagun-Long Pahangi yang menjadi keluhan Wakil Bupati Mahulu itu, telah diperjuangkan pihaknya untuk dibiayai dengan pendanaan dari Asean Development Bank (ADB).
“Tahun ini sedang dilakukan kajian perencanaannya dan akan diperjuangkan untuk ditangani tahun depan. Dan ini juga sudah dipaparkan di depan Wabup Mahulu bulan November 2022 lalu. Sambil menunggu peningkatan jalan sebaiknya pemerintah daerah dapat mengoptimalkan perusahaan sekitar untuk memelihara spot-spot jalan yang rusak parah terutama di musim hujan,” ungkap Irwan saat dihubungi wartawan, Senin (23/1/2023).
Irwan mengatakan, bahwa untuk penanganan jalan di daerah dibutuhkan kerjasama dari pemerintah daerah, jika ingin dibantu pembiayaan pusat dengan surat dari Bupati berupa pernyataan bahwa lahan jalan-jalan tersebut tidak bermasalah.
“Dan itu kita tunggu sampai saat ini suratnya,” jelasnya.
Selain segmen Tering-Long Bagun, Long Bagun-Long Pahangai, terangnya, saat ini Kementerian PUPR juga menangani segmen Tiong Ohang-Long Pahangai, Batas Kalbar-Tiong Ohang dan Long Pahangai-Long Boh.
“Mahakam Ulu bagi kami adalah bagian Indonesia yang berhak juga mendapat keadilan terkait pembangunan infrastruktur. Itu komitmen kami di Komisi V DPR RI juga kementerian PUPR. Walau sejatinya ini adalah jalan yang menjadi kewenangan daerah,” pungkasnya. (*)
