TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih menghadapi tantangan dalam memastikan pemerataan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kondisi geografis serta keterbatasan akses transportasi menjadi kendala dalam memperluas jangkauan program tersebut.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan tantangan pelaksanaan MBG di Kukar berbeda dengan daerah yang memiliki akses transportasi dan jangkauan wilayah lebih mudah. Hal itu disampaikannya saat menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri terkait pengembangan pelaksanaan program MBG, Senin (2/11/2026).
“Jika di sejumlah daerah, khususnya Pulau Jawa, pelaksanaan program sudah mulai diarahkan pada peningkatan kualitas, Kukar masih menghadapi persoalan pemenuhan layanan secara merata,” ucap Aulia.
Ia menjelaskan, kondisi geografis Kukar yang memiliki wilayah berjauhan membuat distribusi dan pemenuhan kebutuhan MBG membutuhkan upaya lebih besar. Saat ini, pelaksanaan program dinilai masih lebih optimal di kawasan perkotaan dan wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi.
“Untuk kondisi sekarang saja, kita baru bisa mengoptimalkan MBG di daerah perkotaan atau daerah-daerah padat penduduk,” ujarnya.
Sejumlah wilayah seperti Kecamatan Kenohan dan Kecamatan Kota Bangun Darat masih membutuhkan perhatian khusus. Meski pelaksanaan MBG di wilayah tersebut telah berjalan, kondisi geografis dan keterbatasan akses membuat proses pemenuhan layanan memerlukan upaya tersendiri.
Aulia mengungkapkan, pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh anak, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil.
“Program ini tentunya sangat penting untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi sesuai standar kebutuhan pertumbuhan,” tuturnya.
Selain menyasar anak usia sekolah, Pemkab Kukar juga melengkapi upaya pemenuhan gizi masyarakat melalui program makan bergizi gratis bagi balita dan lanjut usia (lansia).
“MBG ini merupakan program yang baik untuk pemenuhan gizi anak-anak kita, untuk memastikan bahwa mereka memperoleh gizi yang standar sesuai dengan pertumbuhan mereka,” ujarnya.
Ia berharap, berbagai program pemenuhan gizi tersebut dapat terus diperluas sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan anak usia sekolah, tetapi juga kelompok rentan lainnya. Pemerataan layanan, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil, menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi. (Adv/Hae)
