TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menaruh perhatian khusus terhadap wilayah-wilayah desa yang berada di perbatasan, termasuk Dusun Tempurung 2, Desa Kutai Lama. Minimnya akses jalan yang layak membuat warga setempat kesulitan keluar masuk wilayah, terlebih akses mereka bergantung pada jalan tambang milik pihak ketiga.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengatakan bahwa persoalan ini memerlukan penanganan lintas wilayah dan kolaboratif. “Kalau jalurnya melewati Samarinda, maka kita harus bicara juga dengan Pemkot Samarinda. Ini masalah keterhubungan, bukan sekadar administrasi,” katanya.
Arianto mengakui bahwa pembangunan jalan di wilayah yang bukan milik Kukar atau milik swasta memang tidak bisa serta merta dilakukan. Namun demikian, warga tetap perlu diberikan solusi.
“Jangan sampai karena persoalan batas wilayah, kebutuhan dasar masyarakat kita terabaikan. Ini harus jadi prioritas,” tegasnya.
Menurut dia, perlu pendekatan baru dalam membangun infrastruktur di kawasan perbatasan. Salah satunya adalah dengan membentuk forum komunikasi antara Pemkab Kukar dan Pemkot Samarinda agar pembangunan jalan penghubung bisa dirancang bersama.
“Kita tidak bisa kerja sendiri. Butuh sinergi agar masyarakat tidak menjadi korban dari tumpang tindih kewenangan,” tambah Arianto.
DPMD Kukar juga akan mendorong keterlibatan DPRD dan instansi teknis lainnya untuk mempercepat realisasi solusi. Ia berharap masyarakat Dusun Tempurung 2 tetap bersabar sembari pemerintah menyusun langkah konkrit.
“Yang jelas, ini sudah masuk radar kami. Kami akan kawal bersama agar ada tindak lanjutnya,” ujarnya. (ADV/Diskominfo Kukar)
