SAMARINDA- Salah satu persoalan sosial yang terus dihadapi Kota Samarinda ialah menjamurnya anak jalanan dan pengemis di beberapa titik lampu lalu lintas. Persoalan ini pun dikritisi oleh Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra.
Samri menilai bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda belum menyelesaikan permasalahan tersebut secara komprehensif. Hanya bersifat penertiban sesaat oleh Satpol PP saja.
“Bukan soal menangkap saja. Tapi setelah itu mereka mau dibawa ke mana? Satpol PP bilang tidak ada tempat, tidak ada anggaran makan, bahkan tidak ada personel khusus untuk mengurusi hal itu secara berkelanjutan,”kritiknya.
Samri mengungkapkan, kondisi tersebut membuat penertiban menjadi tidak efektif dan cenderung bersifat sementara. Ia menyebut perlu adanya komitmen dari pemerintah kota untuk menyediakan infrastruktur pendukung, mulai dari rumah singgah hingga program pembinaan sosial yang layak.
“Kalau tidak disiapkan fasilitas penampungan dan anggaran khusus, ini akan terus berulang. Padahal ini soal kemanusiaan juga, bukan cuma ketertiban,” pintanya.
Sementara sebagai solusi jangka pendek, DPRD meminta Satpol PP tetap menempatkan personel di titik-titik rawan, serta mendorong masyarakat agar tidak memberikan uang kepada anak jalanan maupun pengemis. Namun, langkah ini dianggap tidak cukup jika tidak disertai dengan kebijakan yang menyentuh akar permasalahan.
“Imbauan kepada masyarakat memang penting, tapi negara juga harus hadir dengan solusi nyata. Jangan sampai kita membiarkan mereka terus hidup di jalanan karena kita gagal menyediakan sistem perlindungan sosial yang layak,” pungkas Samri.
DPRD berharap Pemkot Samarinda segera menyusun rencana aksi terpadu, melibatkan dinas sosial, Satpol PP, dan stakeholder lainnya untuk menghadirkan solusi jangka panjang yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. (ADV)
