TENGGARONG – Kutai Kartanegara (Kukar) memiliki wilayah pertanian pangan dan hortikultura yang besar, yang dapat menjadi penopang pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, untuk memaksimalkan wilayah tersebut, diperlukan konsep pertanian yang terintegrasi dan berbasis kawasan.
Konsep ini adalah cara untuk menggabungkan berbagai komoditas pertanian, seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agroindustri, dalam satu kawasan yang terpadu dan seimbang.
Untuk merealisasikan konsep ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar bekerja sama dengan tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Tim peneliti ini akan melakukan analisis kelayakan usaha pertanian di lima kawasan yang telah ditetapkan sebagai lokasi pertanian terintegrasi di Kukar.
“Kami ingin mengetahui potensi dan kesulitan yang ada di masing-masing kawasan, serta cara-cara yang perlu dilakukan untuk mengembangkan pertanian terintegrasi di sana,” ucap Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Syarifah Vanesa Vilna, Senin (30/10/2023).
Lima kawasan yang menjadi fokus penelitian adalah Kecamatan Marangkayu, Sebulu-Muara Kaman, Tenggarong-Loa Kulu, Tenggarong Seberang I dan Tenggarong Seberang II.
“Dari kelima kawasan tersebut, tiga di antaranya dipilih sebagai sampel penelitian pilot project, yaitu Sebulu-Muara Kaman, Tenggarong-Loa Kulu dan Tenggarong Seberang,” tuturnya.
Ketua Tim Peneliti UGM, Alia Bihrajihant Raya, menyatakan bahwa pertanian terintegrasi berbasis kawasan memiliki banyak keistimewaan, seperti meningkatkan produktivitas, efisiensi, diversifikasi, kesejahteraan, dan ketahanan pangan.
Selain itu, konsep ini juga dapat berperan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berorientasi keadilan di daerah.
“Kawasan pertanian terintegrasi di Kukar dapat menjadi jawaban untuk memenuhi kebutuhan pangan di daerah, sekaligus menjadi lumbung pangan bagi Kaltim dan IKN. Oleh karena itu, kami berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang positif bagi Pemkab Kukar dalam menentukan kebijakan dan program yang sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing kawasan,” katanya.(ADV/DiskominfoKukar)
