SANGATTA – Beberapa waktu lalu, para orang tua siswa SD dan SMP mengutarakan keluhannya kepada Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim) terkait iuran sekolah yang dianggap memberatkan bagi orang tua dengan kondisi ekonominya sulit.
Keluhan tersebut pun menjadi perhatian oleh Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kutai Timur, Yaan. Ia membeberkan bahwa setelah dilakukan penyelidikan, beberapa iuran tersebut ternyata merupakan hasil kesepakatan antara pihak sekolah dan komite sekolah.
Dalam kesepakatan tersebut, orang tua murid yang menginginkan fasilitas terbaik untuk anak-anak mereka, seperti pengadaan AC di ruang kelas, setuju untuk memberikan iuran tambahan. Namun, iuran ini dianggap memberatkan sebagian siswa yang berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi yang berbeda.
“Ini yang menyebabkan beberapa siswa kita merasa keberatan sehingga muncul desas-desus dan pertanyaan di satu pihak,” ujar Yaan.
Ia juga menambahkan bahwa ada berbagai pungutan lain yang masih terjadi di sekolah-sekolah.
Terkait dengan masalah ini, Yaan menegaskan bahwa Dinas Pendidikan, terutama Kepala Dinas, harus segera menuntaskan berbagai persoalan yang muncul terkait penerimaan iuran di sekolah. Menurutnya, pemerintah tetap berkomitmen terhadap semua program, termasuk visi dan misi terkait pendidikan gratis.
“Dalam hal ini, yang dimaksud gratis adalah biaya SPP untuk SD dan SMP. Namun, definisi gratis ini bisa saja berbeda dalam persepsi masing-masing karena pemerintah tidak menanggung semua biaya secara keseluruhan,” jelasnya.
lanjut Yaan, pemerintah telah menanggung biaya seragam sekolah seperti seragam merah putih, biru putih, pramuka, batik, dan kaos olahraga untuk siswa.
Namun, program yang dibuat oleh komite sekolah merupakan hasil musyawarah antara orang tua murid dan tidak berhubungan langsung dengan program pemerintah.
“Jika iuran tersebut digunakan untuk hal yang salah, seperti pembangunan WC yang seharusnya menjadi tanggung jawab sekolah, maka pemerintah akan bertindak tegas,” pungkas Yaan.(ADV/DPRD KUTIM)
