SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Fitriyani menyoroti meningkatnya angka pengangguran. Ia pun mengemukakan solusi yang ia tawarkan untuk menekan angka tersebut.
Salah satunya ialah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim harus lebih memaksimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK). Mengingat, selama ini dinilai belum optimal menjangkau seluruh masyarakat.
“Selama ini, BLK yang ada di Kutai Timur belum mampu menjangkau seluruh masyarakat. Padahal, kehadirannya sangat penting untuk memberikan pelatihan dan keterampilan bagi para pencari kerja,” ujar Fitriyani.
Ia menambahkan, pihak kontraktor sering kali merekrut tenaga kerja lokal namun kemudian mengirim mereka untuk pembinaan dan pelatihan ke luar daerah seperti Jakarta dan Banjar. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan fasilitas dan kemampuan BLK lokal dalam menyediakan pelatihan yang memadai.
“Komunikasi antara pihak-pihak terkait perlu ditingkatkan, terutama mengingat adanya Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan yang mengatur kuota tenaga kerja lokal. Namun, implementasinya belum efektif,” jelasnya.
Perda tersebut mengatur bahwa lapangan kerja harus mengalokasikan sekitar 70-80% untuk tenaga kerja lokal, namun kenyataannya masih banyak tantangan dalam penerapannya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran Dinas Tenaga Kerja dalam proses rekrutmen.
“Kita sebenarnya menginginkan agar proses rekrutmen dilakukan melalui satu pintu, yaitu Dinas Tenaga Kerja. Namun, kenyataannya perusahaan dan kecamatan juga membuka rekrutmen melalui berbagai saluran seperti website, yang membuat pengawasan menjadi sulit,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa dengan adanya sistem rekrutmen satu pintu, pemerintah dapat lebih mudah memantau dan memastikan bahwa tenaga kerja lokal yang telah mendapat pendidikan dan pelatihan dari tingkat SD, SMP, hingga SMA dapat terserap maksimal dalam dunia kerja di Kutai Timur.
“Kita ingin agar masyarakat kita yang sudah menempuh pendidikan dan pelatihan bisa bekerja dengan maksimal di sini, di daerah kita sendiri,” pungkas Fitriyani.
Dengan berbagai upaya dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, pihak kontraktor, dan masyarakat, diharapkan masalah pengangguran di Kutai Timur dapat segera teratasi.(ADV/DPRD Kutim)
