SAMARINDA – Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar Rp 4 triliun di APBD 2024. Dapat alokasi besar, Salehuddin, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, mendorong Pemprov Kaltim, memaksimalkan kualitas pembangunan di kawasan pedalaman Bumi Mulawarman.
Salehuddin menegaskan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pendidikan di pedalaman adalah kurangnya sarana dan prasarana.
Selain itu, jumlah guru atau tenaga pendidik juga masih sangat minim. Akibatnya, akses anak-anak terhadap Kurikulum Merdeka yang menjadi program pemerintah juga terbatas.
“Kurikulum Merdeka hampir tidak dapat diwujudkan secara nyata di pedalaman. Fasilitas yang seharusnya dimiliki siswa pun masih sangat terbatas.”
“Hanya beberapa sekolah di kabupaten dan kota yang telah menerapkannya, sedangkan di pedalaman, situasinya jauh dari memadai,” kata Salehuddin, Selasa (31/10/2023).
Dirinya menyebut kesejahteraan guru dan tenaga pendidik juga perlu mendapat perhatian lebih.
Menurutnya, saat ini kesejahteraan mereka masih terkonsentrasi di daerah perkotaan dan ibu kota kabupaten. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan yang harus segera diatasi.
“Kalau bicara soal daerah pedalaman, boro-boro mau melaksanakan Kurikulum Merdeka, hal-hal yang menghormati proses belajar mengajar saja juga sangat ironi. Mohon maaf, guru dan tenaga pendidik di Kaltim, kalau konteks pemerataan, sampai sekarang belum merata untuk mereka yang ada di pedalaman,” tegasnya.
Salehuddin berharap bahwa semua pihak bisa bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kaltim. Ia menekankan bahwa pendidikan adalah investasi masa depan bagi anak-anak Kaltim. (adv)
