TENGGARONG – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mencatat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp210,7 triliun pada 2025. Angka tersebut menempatkan Kukar sebagai kabupaten/kota dengan PDRB tertinggi di Kalimantan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono menyambut positif capaian tersebut. Namun, menurutnya, angka tersebut bukan sekadar pencapaian yang harus dibanggakan pemerintah daerah.
“Intinya kita berterima kasih kalau ada penilaian dari pihak lain terhadap kinerja kita seperti itu,” ujar Sunggono, Rabu (7/10/2026).
Sunggono mengatakan, pemerintah daerah menghargai penilaian dari berbagai pihak karena setiap penilaian memiliki indikator dan referensi tersendiri. Bagi Pemkab Kukar, pertumbuhan ekonomi memang menjadi salah satu fokus utama pembangunan daerah.
Hal tersebut dinilai semakin penting di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas. Pemerintah dituntut memastikan anggaran yang tersedia tetap diarahkan pada program yang mampu memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat.
“Di Kukar sendiri kita mengupayakan pembangunan bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu menjadi konsentrasi utama daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati Rendi Solihin terus mendorong agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga. Keterbatasan anggaran, kata Sunggono, tidak boleh membuat program yang berdampak terhadap masyarakat terhenti.
Meski PDRB Kukar tercatat paling tinggi di Kalimantan, Sunggono menegaskan pemerintah tidak menjadikan predikat tersebut sebagai tujuan utama.
Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara tepat sasaran sehingga menghasilkan dampak berantai atau multiplier effect bagi masyarakat.
“Bapak Bupati menyampaikan kepada kami, kita sebenarnya tidak bertujuan untuk mencari kebanggaan. Intinya mengupayakan pengelolaan keuangan daerah itu tepat sasaran dan bisa memberikan multiplier effect yang besar di masyarakat,” kata Sunggono.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat merasakan manfaat dari setiap anggaran yang dibelanjakan. Terutama melalui sektor-sektor prioritas yang mampu mendorong aktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, masyarakat bisa merasakan bahwa pemerintah tepat dalam membelanjakan uangnya untuk kepentingan-kepentingan prioritas, khususnya untuk pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya. (Adv/Hae)
