SAMARINDA – Gelombang demonstrasi yang terus berlangsung di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur mulai memunculkan respons dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini, DRUPADI Baladika Kaltim menyatakan akan menggelar aksi damai pada 20 Mei 2026 mendatang sebagai bentuk ajakan menjaga kondusifitas daerah di tengah memanasnya situasi aksi unjuk rasa di Samarinda.
Ketua DRUPADI Baladika Kaltim, Lilis Latif, mengatakan pihaknya menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Namun menurutnya, aksi yang terus terjadi hampir setiap pekan juga mulai menimbulkan keresahan bagi sebagian warga, terutama pengguna jalan dan masyarakat sekitar kawasan Kantor Gubernur Kaltim.
“Atas aksi demonstrasi yang terus berlangsung selama beberapa pekan terakhir di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, kami dari DRUPADI Baladika Kaltim akan menggelar aksi damai sebagai bentuk kepedulian terhadap ketertiban dan kondusifitas daerah,” ujar Lilis dalam keterangannya.
Aksi damai tersebut nantinya akan dikemas dengan konsep sederhana dan terbuka kepada masyarakat. Salah satu kegiatan yang direncanakan ialah membagikan bunga mawar kepada pengendara yang melintas di sekitar kawasan Kantor Gubernur Kaltim sebagai simbol ajakan menjaga suasana damai.
Menurut Lilis, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Namun ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi tidak berkembang menjadi kegaduhan berkepanjangan yang justru mengganggu masyarakat luas.
“Kami ingin menyampaikan pesan bahwa aspirasi boleh disampaikan, kritik boleh diberikan, tetapi ketenangan daerah dan kenyamanan masyarakat juga harus dijaga bersama,” katanya.
DRUPADI Baladika Kaltim juga menilai sejumlah tuntutan yang sebelumnya disuarakan massa aksi sebenarnya telah mulai mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Kaltim. Bahkan, beberapa poin yang sempat menjadi sorotan publik disebut telah ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah daerah.
“Beberapa poin yang menjadi sorotan publik sudah ditindaklanjuti langsung oleh Gubernur Kaltim, termasuk pengembalian anggaran yang sebelumnya dianggap mubazir oleh masyarakat,” ucap Lilis.
Karena itu, pihaknya mempertanyakan arah demonstrasi yang terus berlanjut dalam beberapa pekan terakhir. Ia khawatir gerakan yang awalnya membawa aspirasi masyarakat justru berubah menjadi konflik sosial berkepanjangan.
“Lalu pertanyaannya, apa lagi yang sebenarnya ingin terus didemo?” ujarnya.
“Kami percaya Kalimantan Timur membutuhkan solusi, bukan konflik yang terus dipelihara,” sambungnya.
Belakangan, kawasan Kantor Gubernur Kaltim memang menjadi titik konsentrasi berbagai aksi massa dari mahasiswa hingga organisasi masyarakat. Sejumlah demonstrasi bahkan sempat memicu kemacetan arus lalu lintas dan pengamanan ketat aparat kepolisian di sekitar lokasi aksi. (*)
