SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi menyoroti pengelolaan anggaran APBD untuk pembangunan infrastruktur. Pasalnya, masih banyak jalan-jalan yang belum dibenahi secara maksimal.
Diketahui, anggaran infrastruktur digelontorkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim sebesar Rp 9,1 triliun. Jimmi menekankan bahwa idealnya alokasi dana untuk pembangunan seharusnya mencapai 15% dari total APBD. Namun, dengan penggabungan dana Perkim, anggaran pembangunan bisa melebihi 20%, termasuk pemeliharaan jalan lingkungan dan antar kecamatan.
“Dalam menghadapi masalah gang di Kutim, masih banyak pekerjaan pembenahan jalanan yang belum terselesaikan. Setelah dicor, jalan-jalan tersebut masih memerlukan aspalisasi karena struktur jalannya yang kaku tidak cukup representatif,” ungkap Jimmi saat di temui media di halaman kantor DPRD Kutim belum lama ini.
Jimmi juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan jalan.
“Kebanyakan proyek pembangunan jalan terkendala karena belum tuntasnya penyelesaian konstruksi. Anggaran dari APBN dan APBD seharusnya dioptimalkan untuk kepentingan lingkungan kita semua,” tambahnya.
Menanggapi perbedaan dengan Pulau Jawa yang telah memiliki infrastruktur yang matang, Jimmi menyatakan bahwa Kutai Timur sebagai daerah yang relatif muda masih membutuhkan banyak perhatian dari pemerintah dalam hal alokasi anggaran.
“Sementara antar kecamatan di Kutim masih banyak yang belum selesai, termasuk pembenahan arus transportasi di wilayah sawit. Kita meminta dukungan dari perusahaan-perusahaan untuk Corporate Social Responsibility (CSR), namun sebaliknya, kita juga memanfaatkan infrastruktur mereka,” tegas Jimmi.
Wakil Ketua komisi C itu menekankan, pentingnya pengawasan dan inisiatif pemerintah untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran.
“Dengan alokasi anggaran di atas 15%, kontrol dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan tujuan pembangunan infrastruktur tercapai secara maksimal,” pungkasnya.(ADV/DPRD Kutim)
