SAMARINDA – Gelombang keresahan soal konflik lahan dan sengketa agraria di Kalimantan Timur kembali mencuat. Sejumlah warga dari berbagai daerah di Bumi Etam dikabarkan akan menggelar aksi bertajuk “Ketuk Pintu Gubernur” di halaman Kantor Gubernur Kaltim pada Senin, 18 Mei 2026 mendatang.
Aksi tersebut disebut akan melibatkan masyarakat yang mengaku terdampak konflik tanah dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU). Massa aksi membawa tuntutan terkait persoalan sengketa lahan yang selama ini dinilai belum mendapatkan kepastian hukum dan penyelesaian yang jelas.
Koordinator aksi, Nina Iskandar, mengatakan gerakan tersebut lahir dari banyaknya keluhan masyarakat yang merasa kesulitan mendapatkan perlindungan atas hak tanah mereka ketika berhadapan dengan perusahaan besar.
“Kami hanya ingin suara masyarakat didengar. Banyak warga merasa hak mereka tidak mendapat perhatian yang adil ketika berhadapan dengan perusahaan besar,” ujar Nina dalam siaran pers yang diterima media.
Menurutnya, konflik agraria di sejumlah wilayah Kaltim tidak hanya memicu sengketa administrasi, tetapi juga berdampak pada tekanan sosial dan ketidakpastian hidup masyarakat yang mengaku lahannya masuk dalam wilayah konsesi perusahaan.
Dalam aksi nanti, massa disebut akan membawa berbagai dokumen pendukung, spanduk tuntutan, hingga menyampaikan aspirasi secara terbuka kepada Pemerintah Provinsi Kaltim. Mereka berharap pemerintah daerah tidak hanya menjadi penonton di tengah konflik berkepanjangan antara warga dan pemegang HGU.
“Melalui aksi ini kami ingin mengetuk pintu pemerintah agar hadir di tengah rakyat,” tegas Nina.
Aksi “Ketuk Pintu Gubernur” juga disebut sebagai ajakan solidaritas terbuka bagi masyarakat lain yang mengalami persoalan serupa di berbagai daerah di Kaltim. Panitia mengklaim masih membuka komunikasi dengan warga yang ingin bergabung menyuarakan persoalan agraria secara damai. (*)
