SAMARINDA – Guna melancarkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ketua KPU Kota Samarinda Firman Hidayat ambil sumpah dan melakukan pelantikan jajaran anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Samarinda, di Hotel Mercure Samarinda, Rabu (4/1/2023).
Usai pelantikan dan pengambilan sumpah tiap anggota PPK Samarinda, acara dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas.
Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun, Ketua Bawaslu Kota Samarinda Abdul Muin, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli dan unsur pimpinan Forkopimda Kota Samarinda.
Pada kesempatan itu, Andi Harun mengingatkan bahwa PPK memiliki amanah, tugas dan tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan dan menyukseskan Pemilu 2024.
Hal itu dikatakan Andi Harun sebab mengingat seringnya terjadi kasus gugatan dan beberapa isu yang menyertai Pemilu.
“Harus bisa menjaga netralitas. Biasanya Pemilu disertai beberapa isu, seperti isu money politic. Ini isu besar yang biasanya terjadi di pekan akhir jelang Pemilu. Ini dilarang dan harus dihindarkan, agar Pemilu memiliki kebebasan sesuai prinsip demokrasi,” ucap Andi Harun saat dikonfirmasi awak media usai kegiatan.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Samarinda Firman Hidayat juga berpesan kepada seluruh jajaran anggota PPK Kota Samarinda yang sudah dilantik agar dapat berpegang teguh pada pakta integritas yang telah ditandatangani.
“Jangan pernah ingin melanggar, jangan menerima suap, itu pasti akan terbongkar, ” ungkapnya.
Firman mengungkapkan bahwa pada Pemilu 2024 mendatang akan jauh berbeda dengan pelaksanaan Pemilu 2019. Sebab, adanya penambahan jumlah peserta serta partai politik yang berpartisipasi.
“Sebelumnya hanya 600 calon legislator, tapi mungkin nanti bisa lebih 800 calon legislator. Jadi hati-hati dalam bersikap, jaga marwah lembaga KPU,” paparnya.
Dirinya juga meminta kepada seluruh anggota PPK agar terus dapat menjaga kondusifitas tiap daerahnya masing-masing. Terlebih untuk wilayah Kecamatan Samarinda Seberang dan Loa Janan Ilir.
“Loa Janan Ilir saya ingatkan jangan lagi terulang, karena tahun 2019 lalu sudah ada kejadian. 5 PPK di sana harus menjalani hukuman dan KPU tegas akan menyatakan bersalah, tidak akan membantu anda karena tanpa sepengetahuan KPU melakukan pelanggaran. Kami mendorong diproses hukum, tidak ada toleransi,” imbuhnya.
“Termasuk Samarinda Seberang. Ini zona yang pernah menjadi catatan di Samarinda. Saya ingatkan untuk PPK di sana memperbaiki nama baik PPK,” sambungnya.
Selanjutnya, setelah pembentukan PPK, KPU Kota Samarinda akan segera membentuk Sekretariat PPK bekerjasama dengan pihak kecamatan.
“Setidaknya ada 3 orang yang diperlukan, sekretaris, bendahara dan pelaksana teknis,” pungkasnya. (Redaksi)
