BANTUL – Puluhan Dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta menggelar aksi damai untuk mendesak agar pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) segera dicairkan.
Aksi yang digelar di halaman rektorat kampus ISI Yogyakarta, Senin (3/2/2025) dilakukan dengan membentangkan spanduk bertulisakan “Dosen/ASN ISI Yogyakarta menuntut keadilan. Kami sudah laksanakan Tri Dharma maka Tukin 2020 – 2024 jangan dikemplang”.
Tak hanya itu, para dosen juga menggelar beberapa pertunjukan seperti tari-tarian, hingga bermain musik.
Koordinator Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek (Adaksi) Yogyakarta, Titis Setyono Adi Nugroho mengungkapkan para dosen/ASN meminta pemerintah segera mencairkan Tukin. Pasalnya, selama ini mereka hanya dibayar gaji pokok, dan uang lauk pauk.
“Di Yogya, gaji tersebut mungkin masih di atas UMR atau mendekati UMR. Tapi, di wilayah lain, gaji itu benar-benar di bawah UMR, bahkan hanya sekitar Rp 2 juta- Rp3 juta per bulan,” Ungkapnya saat dihubungi melalui sambungan seluler. Kamis (6/2/2025).
Lebih lanjut, Titis sapaan karibnya menjelaskan di ISI Yogyakarta ada sekitar 500 dosen yang sejak tahun 2020 belum menerima pencairan Tukin.
Sementara, dirinya menyebutkan ada sekitar 88.000 dosen yang mengalami nasib serupa di seluruh Indonesia.
“Kami menuntut skema tiga yang dibayarkan. Bukan skema satu yang sudah disetujui oleh Kemenkeu Rp 2.5 Triliun saja itu,” Jelasnya.
Untuk itu, dosen yang juga mengajar di Seni Musik ISI Yogyakarta tersebut meminta agar pemerintah bisa segera menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh tenaga pengajar di perguruan tinggi tersebut.
“Kalau sampai aksi di Jakarta tidak digubris sama sama sekali, kemunginan besar kami akan adakan aksi mogok nasional,” Imbuhnya.
Sementara itu, Dosen Teater ISI Yogyakarta, Prof Yudiaryani menambahkan Tukin mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme ASN di lingkungan kampus. Bahkan, mampu memberi dampak peningkatan kinerja Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Menurutnya, berbagai argumentasi hukum yang kerap dijadikan alasan untuk meniadakan Tukin 2020 – 2024 bisa menjadi perioritas pemerintahan Prabowo agar segera membuat kebijakan yang baik untuk merealisasikan pencairan Tukin 2020 – 2024.
“Jangan sampai Tukin tidak dibayarkan hanya karena ketidakpahaman pejabat Kemenristekdikti era Nadhim Makarim mengenai proses birokrasi dan harmonisasi pencairan tukin dosen 2020-2024. Ketidakpahaman pejabat Kementrian Kemenristekdikti jangan dijadikan alasan untuk tidak dicairkannya tukin dosen 2020-2024,” Tutup Yudiaryani.
