JAKARTA – Calon Wakil Gubernur Kaltim nomor urut 02, Seno Aji mengkritisi kinerja reformasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim pada saat di bawah kepemimpinan Isran Noor-Hadi Mulyadi. Hal ini disampaikan pada saat sesi tanya jawab Debat Pilkada Kaltim 2024 kedua, Jakarta, Minggu (3/11/2024) lalu.
Seno diberikan giliran untuk mengajukan pertanyaan kepada Hadi Mulyadi, Calon Wakil Gubernur Kaltim nomor urut 01.
Seno menggunakan data dari Kemenpan-RB mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Dalam data yang dipaparkan tersebut, ada penurunan reformasi birokrasi.
“Ada empat area penting dalam reformasi birokrasi yang turun dari Tahun 2022-2023. Yaitu perencanaan kinerja pengukuran kinerja pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja indeks reformasi birokrasi Kaltim.”
“Sejak tahun 2019 hingga 2022 stagnan di angka 68 bahkan turun di tahun 2022 dengan anggaran yang meningkat kenapa reformasi birokrasi justru mengalami penurunan,”tanya Seno.
Pertanyaan tersebut dijawab dengan sedikit sindiran. Ia membalasnya dengan menggunakan dara dari biro statistik.
“Saya sebagai dosen statistik, harus mempercayai angka angka dari biro statistik dari pemerintahan. Indeks SAKIP Kalimantan Timur dari 2019 76,53; 77,67; 77,81;78,81;77,9. Turun sih sedikit tapi kelima-limanya masuk kategori sangat baik,”jawabnya.
Selain itu, lanjut Hadi, Indeks Reformasi Birokrasi yang mana dari 2019 hingga 2023 malah menaik. Tahun 2019 68,60; Tahun 2020 68,10; Tahun 2021 68,47; Tahun 2022 67,70; Tahun 2023 73,87.
“Artinya data yang saya sampaikan bahwa kita harus percaya oleh data dari Pemerintah. Oleh karena itu kami telah berusaha sebaik mungkin tidak puas dengan kami akan lanjutkan,”ucapnya.
Jawaban tersebut ditanggapi oleh Seno bahwa seluruh data seharusnya menjadi pertimbangan. Seperti Kementerian PAN-RB yang ia kemukakan.
Ada 4 area sistem akuntabilitas yang mana di seluruh bidang turun dalam periode 2022-2023. Seperti di bidang perencanaan kinerja. Pada tahun 2002 26,06%, di tahun 2023 turun jadi 25,89%.
“Pengukuran kinerja juga turun dari 22,50 turun jadi 22,4. Pelaporan kinerja begitu juga, turun dari 12,84 menjadi 12,76. Evaluasi akuntabilitas pekerja atau kinerja juga turun dari 22,5 menjadi 22,4.”
“Artinya kita punya anggaran yang besar sekali. Kita punya anggaran yang besar, Rp76 triliun total, nomor 5 besar di Indonesia,”paparnya.
Seno menilai bahwa hal ini membuktikan Pemprov Kaltim tidak mampu untuk melakukan perbaikan kinerja reformasi birokrasi.
Jika ia bersama Rudy Mas’ud terpilih, mereka akan memperbaiki reformasi birokrasi Kaltim lebih baik lagi.(*)
